BKKBN Kucur Kader di Kabupaten/Kota RP400 M

MAKASSAR, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengalokasikan anggaran Rp400 miliar untuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Dana tersebut akan dikucurkan di tahun 2021 mendatang. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun 2020, yang jumlahnya hanya Rp60 miliar.
”Untuk tahun ini alokasinya Rp60 miliar dan ditangani di tingkat provinsi. Tahun depan bertambah menjadi Rp400 miliar, dan diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota ,” ungkap Kepala BKKBN Pusat Dr Hasto Wardoyo di kantor Perwakilan BKKBN Sulsel, Selasa (27/10).
Didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani, Hasto menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut untuk lebih menggerakan kader PPKBD yang ada di desa dan dusun. Sebab tahun depan menjadi momentum bekerja keras setelah negeri ini terdampak pandemi covid-19. Pengawasannya pun melibatkan join audit antara BKKBN Pusat dengan Kemendagri.
Diakui Hasto, pandemi covid-19 telah membawa dampak terhadap pelayanan KB di tengah masyarakat. Untuk itu, pihaknya berusaha mencari cara bagaimana tetap menjaga kepesertaan ber-KB. Salah satunya dengan melaksanakan program 1 juta akseptor pada rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) beberapa waktu lalu.
”Waktu itu teman-teman di daerah minta agar pelaksanaannya bukan satu hari. Tapi seminggu atau satu bulan. Tapi saya sampaikan, satu hari saja dan saya yakin angka itu bisa dicapai,” terang Hasto.
Optimisme itupun berbuah hasil. Jumlah yang terlayani dalam satu hari berhasil melampaui target, yakni 1,4 juta akseptor.
Hasto yang melakukan kunjungan kerja ke Sulsel dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran perwakilan BKKBN Sulsel, menguraikan pencapaian yang diraih daerah ini. Ia menyebut, secara keseluruhan target yang telah terealisasi sebesar 70 persen lebih. Sisanya diharapkan bisa dilaksanakan dalam satu bulan terakhir, dan akan kembali dievaluasi
di bulan Desember atau Januari 2021.
”Kita ingin anggaran yang dialokasikan bisa terserap dengan baik. Saya sudah meminta para kabid (kabid) untuk merealisasikan program yang masih tersisa. Dan dari penjelasan mereka, sisa anggaran yang masih ada telah diploting dan dipetakan ke mana,” jelasnya.
Hanya saja, dia mengakui ada alokasi anggaran yang tidak bisa terserap sepenuhnya, yaitu belanja pegawai. Jumlahnya di kisaran Rp7 miliar. Khususnya pada item tunjangan kinerja (tukin).
”Tukin ini tidak bisa dicapai hingga 100 persen di tengah pandemi. Sebab ukuran kinerjanya masih menggunakan yang pola lama. Salah satunya, seperti harus tetap datang ke kantor. Padahal ada aturan yang berlaku bekerja dari rumah. Ini memang butuh kehati-hatian, jangan sampai menjadi temuan,” terangnya.
Hasto juga menyinggung tentang pembangunan gedung perkantoran perwakilan BKKBN Sulsel, yang anggarannya mencapai Rp13 miliar lebih. Ia berharap proyek yang tengah dilaksanakan ini bisa terhindar dari masalah. Untuk itu, dilakukan pengawasan yang cukup ketat. Merespons apa yang disampaikan Hasto, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani menyatakan kesiapan untuk merealisasikannya. Terutama pencapaian realisasi 100 persen hingga di akhir tahun anggaran 2020. (*/rus)