Waspadai Potensi Gesekan Tim Paslon di Jakarta

MAKASSAR, BKM — Debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, maupun antara paslon bupati dan wakil bupati di Sulawesi Selatan patut menjadi perhatian semua pihak. Utamanya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat kepolisian. Hal tersebut lantaran adanya ancaman potensi gesekan di kalangan pendukung.
Hingga kemarin, sudah ada paslon bupati dan wabup melakukan debat atau pemaparan visi misi. Mereka adalah pasangan calon bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan-H Abdul Rauf Malaganni Karaeng Kio. Mereka berhadapan dengan kolom kosong (koko).
Yang patut diwaspadai manakala KPU Makassar menggelar debat di Jakarta, sehingga muncul upaya para pendukung dari empat pasangan calon juga berangkat dan saling menyudutkan hingga menghujat pasangan lainnya. Seperti diketahui, KPU Makassar akan menggelar debat publik, uji visi-misi pasangan calon di ibu kota negara.
Ketua KPU Kota Makassar Farid Wajdi yang dikonfirmasi perihal kepastian tanggal debat, menyebutkan bahwa pihaknya sudah merencanakan waktu pelaksanaan, yakni awal November mendatang.
Menurutnya, meskipun belum ada tanggal pasti, namun sesuai rencana KPU, tanggal yang direncanakan untuk pelaksanaan debat yakni antara 6 atau 8 November 2020. “Masih koordinasi terkait tanggal. Tapi yang pasti antara tanggal 6, 7 atau 8 November. Live TV nasional,” terang Farid, Selasa (26/10).
Sesuai jadwal KPU, tema debat pertama, membahas sosial budaya, pendidikan, keamanan, lingkungan, transportasi dan toleransi.
Debat jilid dua memilih tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan dan ekonomi.
“Untuk debat ketiga nantinya di Makassar. Membahas tentang kebijakan covid-19, komitmen penaggulangan narkoba, perlindungan terhadap anak, perempuan dan disabilitas, penaggulangan kemiskinan, (kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat),” jelas Farid.
Peserta yang akan mengikuti debat dibatasi jumlahnya. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, pada pasal 59 menyebutkan, pelaksanaan debat hanya diikuti oleh pasangan calon, dua orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten, empat orang tim kampanye, tujuh atau lima orang anggota KPU Provinsi, atau lima orang anggota KPU setempat.
Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar Erick Horas, moment debat pasangan calon yang bertarung di pilwali adalah hal yang paling ditunggu masyarakat Makassar. Namun dikarenakan debat tersebut dilakukan di Jakarta, tim dan relawan yang bakal ikut mendampingi juga dibatasi.
“Potensi gesekan tidaklah. Kan dilaksanakan di Jakarta. Tim dan relawan pasti cuma bisa menyaksikan lewat TV kan. Kalau hadir juga tidak ada. Hanya beberapa orang saja yang berangkat dan jumlahnya memang sudah dibatasi,” terangnya saat dikonfirmasi, kemarin.
Begitu pula yang disampaikan Ketua DPC Hanura Makassar Yunus. Ia mengakui jika tim dan relawan paslon dibatasi untuk ikut terlibat langsung di debat di Jakarta.
“Hanya beberapa perwakilan saja yang ke sana. Jumlahnya sudah dibatasi. Yang dampingi Dilan beberapa orang saja. Relawan tidak ada. Cukup di TV saja lihatnya,” jelasnya.
Perihal potensi terjadinya gesekan yang bakal terjadi pada saat debat berlangsung, anggota DPRD Makassar ini memastikan hal itu mustahil. Hal itu didasarkan pada penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta membatasi jumlah yang hadir.
“Bagaimana mau ada gesekan di Jakarta, orang ke sana saja terbatas dan yang masuk juga dibatasi. Jadi tidak mungkinlah. Tim dan relawan hanya memberi support saja dari Makassar. Menyaksikan debat lewat TV,” tuturnya.
Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA), mengatakan biar saja relawan menghadiri debat di Jakarta. “Tapi kalau saya cukup lewat virtual saja. Kalau soal gesekan, bisa saja terjadi di manapun itu. Namun saya lihat penyelenggara lebih pada potensi (gesekan) yang kecil jika diselenggarakan Jakarta. Buat pasangan Appi-Rahman tidak masalah,” jelas wakil ketua DPRD Makassar ini.
Pengamat politik Dr Arief Wicaksono, mengakui bahwa pasti ada tim dan pendukung yang ke Jakarta. Meskipun yang boleh masuk ruangan debat cuma empat orang dari masing-masing paslon, tapi tim dan pendukung pasti ada di luar gedung.
“Memang akan berpotensi terjadi gesekan, jika pihak KPU di Jakarta tidak mempersiapkan diri untuk mengantisipasi keributan. Jadi memang harus siap betul. KPU harus mewaspadai itu dengan mempersiapkan keamanan pra dan pascadebat,” jelas Arief, kemarin.
Hal berbeda disampaikan pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad. Kata dia, debat di Jakarta menyulitkan pasangan calon untuk menghadirkan pendukung karena rentan risiko covid. (jun-ita)