MAKASSAR, BKM–Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan tetap memberikan penilaian kritis terhadap jalannya pemerintahan di Sulsel.
Salah satu bentuk kritik pihak legislatif dengan adanya kebijakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang mewajibkan keluarga ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk melaksanakan vaksin booster menjadi syarat TPP dicairkan.
Pihak DPRD Sulsel, bahkan telah bersurat secara resmi untuk tidak memaksakan kebijakan tersebut.
“Atas nama lembaga DPRD meminta kepada Gubernur untuk merevisi intruksi itu, menurunkan sebagai imbauan untuk keluarga ASN, kalau ASN boleh lah intruksi,”ujar Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle, Kamis (16/6).
Apa yang disampaikan DPRD Sulsel kata Selle adalah aspirasi dari para keluarga ASN lingkup Pemprov Sulsel.
“Pak gubernur saya kira musti memperhatikan itu, karena suara dari bawah yang diterima DPRD. Seorang pemimpin yang bijak itu dia musti responsif terhadap situasi yang ada, tidak boleh kaku terhadap kebijakan, apalagi kebijakan yang diambil pak gubernur ini menurut saya semangatnya bisa kita pahami,”ucap legislator Partai Demokrat itu.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Selle, banyak OPD yang tak membayarkan TPP ASN lantaran kendala utamanya karena masih banyak yang memenuhi persyaratan itu.
“Gubernur ini musti memahami keluarga ASN, sehingga kalau sudah lembaga (DPRD) yang bersikap musti pak gubernur memperhatikan,” tuturnya.
Selle bahkan mengatakan, DPRD Sulsel tak ragu untuk menggunakan hak interpelasi bila saja Andi Sudirman tidak mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Jangan sampai DPRD mempergunakan hak untuk betanya, hak interpelasi dan semacamnya”jelas Selle. (rif)
