Pandemi Covid-19 Jadi Kesempatan Benahi Manajemen Data Penyandang Disabilitas

MAKASSAR, BKM — Kelengkapan dan keselarasan data personal warga Sulawesi Selatan yang menyandang disabilitas menjadi kebutuhan prioritas. Menyusul upaya untuk meningkatkan dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19.
Akselerasi vaksinasi Covid-19 di semua kalangan, termasuk terhadap kelompok rentan, tidak dapat ditunda lagi agar Indonesia bisa segera lepas dari situasi pandemi.
Hal ini dibahas secara khusus dalam Lokakarya Manajemen Data dan Persiapan Penyelenggaraan
Gebyar Pekan Vaksinasi Inklusif di Sulawesi Selatan yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone.
Kegiatan ini secara khusus didukung Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (Australia Indonesia Health Security Partnership/AIHSP).
”Ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk melengkapi data penyandang disabilitas, merespon arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan vaksinasi Covid-19 di kalangan rentan termasuk penyandang disabilitas yang telah dimulai
sejak tahun lalu,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang.
Koordinator AIHSP Provinsi Sulawesi Selatan, Agung PJ Wahyuda, menambahkan, data Kementerian Sosial tahun 2022 mengungkapkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 16,5 juta jiwa dengan proporsi 7,6 juta lakilaki dan 8,9 juta perempuan.
Hingga saat ini, tidak tersedia data akurat jumlah penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan–termasuk yang telah atau belum menerima vaksinasi. Komitmen untuk memprioritaskan penyuntikan vaksin bagi penyandang disabilitas perlu diikuti dengan penyelenggaraan vaksinasi yang inklusif dan proaktif.
Enam unit pelaksana teknis di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait kepemilikan data sumber daya manusia penyandang disabilitas, menyampaikan, catatan datanya dalam diskusi panel. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemilihan Umum saling bertukar informasi dan komitmen
untuk meningkatkan kelengkapan serta harmonisasi data, agar dapat mendukung layanan sosial yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas–termasuk mempercepat pencapaian target angka vaksinasi di antara kelompok rentan ini. Kesempatan
ini menjadi titik awal manajemen data penyandang disabilitas yang lebih berkelanjutan, seperti yang diharapkan bersama.
”Saat ini kami mencatat terdapat 57.962 penyandang disabilitas antara usia 5 sampai 59 tahun yang tersebar di seluruh provinsi. Dinas Sosial merujuk pada kelengkapan data di sistem Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) yang terus dimutakhirkan antara lain
berdasar kontribusi rutin dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendampingi keluarga penerima bantuan sosial-termasuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas,” jelas Sub
Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Bakri.
Khusus catatan penyandang disabilitas, Dinas Sosial telah mengelompokkannya menjadi penyandang disabilitas fisik,
sensorik, mental dan intelektual.
Sementara Dinas Pendidikan mengandalkan catatan dari seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data agregat anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah atas.
”Data kami tidak termasuk anak berkebutuhan khusus yang belum atau tidak didaftarkan sekolah oleh orang tuanya. Juga tidak termasuk anak-
anak dengan disabilitas yang berpartisipasi di sekolah umum yang inklusif. Di sekolah umum, mereka tidak dicatat sebagai murid berkebutuhan khusus,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mashari.
Mashari menambahkan, dari total data yang dimiliki, terdapat 70 persen murid SLB dari seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2. Sementara baru 10bpersen yang menerima vaksin dosis booster. Kesenjangan ini adalah ceruk besar untuk mengejar target pencapaian Covid-19 bagi Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelaksana Tugas Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Yan Hirmawan, menyebutkan, sejak pandemi merebak, pihaknya juga mencantumkan catatan vaksinasi tiap-tiap individu yang disensus. Sehingga data ini juga bisa menjadi sumber verifikasi berapa banyak penduduk yang sudah dan belum divaksin. Di antaranya adalah
penyandang disabilitas.
Sama seperti Dinas Sosial, data profil penyandang disabilitas telah diberi catatan khusus terkait ragam
disabilitasnya dalam sistem BP. (rls)