MAKASSAR, BKM — Rabu (22/6) memasuki hari ketiga pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Kota Makassar. Hingga kemarin, sejumlah kendala masih saja mewarnai proses ini.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim, selama tiga hari PPDB berlangsung, ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Menurut mantan kepala Dinas Sosial ini, persoalan utama yang ditemukan adalah ketidaktepatan letak lintang dan bujur lokasi rumah dari pendaftar atau calon siswa.
Dia mengaku mendapat laporan jika operator sekolah meletakkan koordinat rumah siswa di lokasi sekolah asal. Akibatnya, terdapat sekumpulan siswa yang tinggal pada lokasi koordinat lintang dan bujur yang sama.
Yang paling fatal adalah ada operator sekolah di TK/RA dan di SD/MI meletakkan koordinat rumah siswa pada lintang -0,0000000000 dan bujur 0,0000000. Sehingga terdapat sekumpulan siswa yang tinggal pada lokasi koordinat lintang dan bujur di luar wilayah Kota makassar, seperti di Afrika dan Antartika.
Lebih jauh dijelaskan pada awal pendaftaran, ditemukan beberapa akses yang belum terbuka. Persoalan ini secara terus menerus diperbarui oleh tim IT PPDB.
Karena penempatan koordinat lokasi yang bermasalah saat dilakukan di sekolah, perbaikan lintang dan bujur diserahkan secara mandiri kepada orang tua.
“Jadi orang tua calon pendaftar dapat menentukan dengan jelas letak lokasi rumahnya, dan selanjutnya divalidasi oleh operator sekolah tempat mendaftar, dan disetujui oleh tim operator Dinas Pendidikan Kota Makassar,” ungkap Muhyiddin, kemarin.
Dia menambahkan, untuk keterlambatan validasi, diakui memang terjadi karena banyak disebabkan oleh kehati-hatian operator sekolah dalam memberikan validasi. Khususnya terkait pengisian dan perubahan data yang dilakukan secara mandiri oleh orang tua peserta didik.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo, berharap penerimaan PPDB tahun ini bisa mempermudah orang tua murid, khususnya dalam proses pendaftaran secara online.
“Terkait PPDB online ini kita berharap tidak terjadi lagi kesalahan teknis seperti kesalahan titik koordinat, server yang lambat,” kata lelaki yang saat ini menjabat ketua DPRD Kota Makassar.
Menurutnya, server yang lambat loading serta masalah koordinasi yang meleset merupakan persoalan klasik yang hampir setiap tahun ditemui selama proses PPDB dilaksanakan secara daring.
“Ini kan masalah klasik. Tapi kan saya yakin Dinas Pendidikan mau memperbaiki kekurangan penerimaan siswa baru sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya membaca dan melihat teman-teman di bawah, masih ada satu dua keluhan dari orang tua pendaftar,” terangnya.
Dia pun meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah yang tidak memperburuk atau membuat sistem penerimaan siswa baru ini amburadul.
Tapi dibandingkan tahun sebelumnya, Rudianto mengatakan tahun ini tidak terlalu ribut persoalan pendaftaran PPDB.
“Itu kesalahan titik koordinasi kenapa bisa terjadi? Karena teknologi IT kadang-kadang tidak bisa diprediksi, human error juga, di luar kemampuan kita. Kominfo bersama Telkom, bisa menghindari hal seperti itu,” tandasnya.
Sementara itu, Ombudsman Sulawesi Selatan ikut mengawasi pelaksanaan PPDB 2022. Sama seperti tahun sebelumnya, Ombudsman membuka posko pengaduan.
“Tiap tahun kita memang buat posko pengaduan,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Sulsel Subhan Djoer usai bertemu Wali Kota Makassar di kediaman pribadi Moh Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah.
Dia mengatakan, calon siswa dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan cara melaporkan dugaan kecurangan atau penyimpangan. “Jadi anak harus sekolah dan tidak ada pelanggaran. Misalnya ada yang berhak masuk SMP 6, tapi karena dimainkan KK-nya dan akhirnya tidak lolos,” jelasnya.
Pihaknya memastikan, akan menanggapi semua laporan yang diterima. Kemudian meminta klarifikasi kepada terlapor, khususnya dari penyelenggara. Termasuk, mencari solusi permasalahan yang dialami.
“Tiap tahun biasanya ada aduan. Kalau sekarang belum ada. Kan baru mulai (PPDB),” sambungnya.
Dia mengatakan, secara umum Makassar telah meraih kepatuhan yang baik atau berada di zona kuning penilaian terhadap standar pelayanan publik. “Angkanya (Makassar) sudah naik jadi 76. Itu status kuning. Artinya, ada di tengah tapi tidak buruk juga. Secara umum bagus,” terangnya.
Dia menjelaskan, ada sejumlah indikator penilaian yang diterapkan. Seperti penanganan keluhan masyarakat mengenai PPDB.
“Tadi wali kota sudah berkomitmen bahwa tahun ini bisa lebih baik, kalau 80 sudah hijau. Indikatornya banyak, hasilnya obyektif dan akurat. Tidak direkayasa sama sekali,” tutupnya. (rhm)
