MAKALE, BKM — Dukungan dua Fraksi DPRD Tana Toraja yakni Fraksi Partai Golkar dan Partai Hanura terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Toraja Barat (Tobar) berbuah manis. Kini dukungan serupa kembali mengalir gedung parlemen Tator yaknu Fraksi Partai Demokrat, Nasdem, Gria, dan PDIP.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Tana Toraja, Kristian HP Lambe kepada BKM menjelaskan pemekaran Toraja Barat sudah memenuhi syarat jumlah penduduk 124.774 jiwa dan tersebar di 11 kecamatan yakni Kecamatan Mappak, Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Rembon, Saluputti, Malimbong Balepe’, Bittuang, Masanda, Rantetayo, dan Kurra dengan 12 kelurahan dan 74 lembang.
Kristian menilai DOB didasari dengan landasan hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
”Wajar pemekaran Toraja mendapat dukungan politik dari DPRD Tana Toraja, sebab dari 30 anggota DPRD Tana Toraja, 13 diantaranya dari Toraja Barat. Bahkan unsur pimpinan dewan juga dari Toraja Barat,” ujarnya.
Apalagi esensi dari pemekaran dilatarbelakangi ketimpangan dan pemerataan pembangunan tidak penuhi aspek keadilan, kemudian didukung kondisi geografis yang luas, sehingga pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien karena jarak begitu jauh serta infrastructur jelek dan kerap terjadi bencana alam longsor.
Kristian tidak menampik geografis wilayah Tobar masuk dalam kategori daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Tofografi wilayah Tobar secara geografis sulit dijangkau karena belum merata pembangunan jalan sehingga sebagian besar masih terisolasi.
Dosen IAKN Toraja ini menambahkan wajar masyarakat Tobar serukan aspirasi pemekaran wilayah lantaran karakteristik dan sistem pembangunan tidak merata, sehingga solusinya adalah pemekaran wujudkan desentralisasi pemerintahan efektif dan efisien. Apalagi alokasi anggaran APBD Tana Toraja pembangunan Toraja Barat tidak mengalami kemajuan signifikan.
Tentunya tuntutan masyarakat Tobar mekar dari Tana Toraja semata-mata demi kesejahteraan dan keadilan melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, percepatan pembangunan perekonomian, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan menjaga stabilitas keamanan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemekaran Kabupaten Toraja Barat sebagai daerah otonomi baru, ujar Kristian.
Baik secara pribadi maupun mewakili Fraksi Demokrat mendukung pemekaran Toraja Barat untuk memberi kesempatan daerah melakukan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastructure jalan, pertanian, pariwisata, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya.
Secara ekonomi kondisi Toraja Barat dewasa ini tidak efisien kepada masyarakat karena mahalnya moda transportasi dan waktu lama ke kota Makale karena jaraknya begitu jauh. Apalagi urusan dinas Camat, Kepala Lembang, Lurah, Guru, tenaga kesehatan, dan ASN kalau ke kota Makale harus bermalam jika urusan administrasi pemerintahan belum selesai atau memenuhi undangan menghadiri kegiatan di ibukota kabupaten, imbuh Kristian.
Dukungan pemekaran Tobar serupa juga datang dari Ketua Fraksi Nasdem, Semuel Pali Tandirerung. ia katakan sangat beralasan fraksi Nasdem dukung secara politik hadirnya daerah otonomi baru Toraja Barat untuk maksimalkan pembangunan, dan fakta infrastruktur jalan jauh dari layak.
”Masih banyak wilayah Toraja Barat terisolir karena Infrastruktur jalan masih jelek, juga belum tersentuh PLN seperti Kecamatan kurang mendapat perhatian meskipun demo dan kritikan silih berganti, tidak juga mendapat perhatian, pungkas Semuel. (gus/C)
