MAKASSAR, BKM — Pemilihan ketua RT/RW secara elektronik (e-voting) menuai pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan terjadi aksi unjuk rasa dari sejumlah kalangan untuk mengubah mekanisme pemilihan menjadi manual. DPRD Makassar pun sudah menyarankan kepada pemkot agar pemilihan dilakukan menggunakan surat suara konvensional.
Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Makasar Danny Pomanto ngotot pemilu raya RT/RW dilakukan secara e-voting. Danny menilai ada pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat. Pihaknya akan melakukan mitigasi untuk mengidentifikasi oknum yang melakukan hal itu.
“Kalau ada tanda-tanda bahwa ada provokasi di bawah, saya punya hak itu untuk menjaga kota dan program untuk rakyat,” ujarnya.
Dia menjamin e-voting 1.000 persen tidak bisa diintervensi. Sehingga keputusan Danny sudah bulat untuk menggelar pemilu raya RT/RW berbasis digital.
Orang nomor satu Makassar itu mengklaim pemkot bukan kali pertamanya menerapkan sistem digitalisasi. Pemkot sukses melaksanakan seleksi Laskar Pelangi belum lama ini. Dengan menggunakan sistem digitalisasi, dirinya tidak bisa mengintervensi hasil seleksi. Banyak honorer yang bekerja di rumahnya tidak lulus laskar pelangi.
“Tidak usah khawatir, e-voting itu justru menjaga demokrasi kita, dan tidak akan ada orang bisa intervensi,” sambungnya.
Danny mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan pelaksanaan e-voting. Alasan lainnya untuk melangsungkan pemilu raya RT/RW secara e-voting karena lebih murah dan lebih aman. Pemilihan secara konvensional, menurut Danny, bisa menimbulkan pertentangan di masyarakat.
Wali Kota Makassar dua periode ini menambahkan, besar kemungkinan pemilihan ketua RT/RW diundur. Pertimbangannya, masih banyak riak-riak di masyarakat yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan kondusivitas di masyarkat.
“Saya tidak mau program kita terganggu. Kalau ada keributan di bawah maka program tidak akan jalan. Apalagi sudah masuki tahun politik. Karena itu saya akan ukur keadaan. Kalau tidak memungkinkan saya tunda,” tegasnya.
Salah seorang legislator DPRD Makassar Nunung Dasniar, mendesak Pemkot Makassar untuk tetap melangsungkan pemilihan ketua RT/RW tahun ini. Ia menilai, keputusan Wali Kota Danny Pomanto untuk menunda pemilu raya RT/RW justru akan menimbulkan kegaduhan.
Alasan wali kota untuk menjaga kekondusifan kota dinilai bertentangan dengan apa yang terjadi.
Buktinya, sudah mulai ada respons dari masyarakat agar pemilihan ini segera dilaksanakan.
“Pemkot tidak boleh menunda, pasti akan ada riak-riak di masyarakat dan besar kemungkinan akan ada demo,” kata Nunung Dasniar.
Politisi Partai Gerindra Makassar ini juga heran dengan sikap Pemkot Makassar yang tetiba menunda pemilihan ini. Padahal, pemilihan RT/RW sudah disokong anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp2,9 miliar. “Hak masyarakat yang didahulukan, anggaran sudah diketuk, tunggu apa lagi,” tegasnya.
Jika salah satu alasannya karena sistem e-voting yang belum siap atau maksimal, Pemkot Makassar bisa melakukan pemilihan secara manual atau konvensional. Ia menilai, penundaan pemilu raya RT/RW hingga tahun 2024 sangat lama.
Jangan sampai ada kepentingan politik di dalamnya yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Apalagi sekarang ini banyak masyakarat yang mengeluh bahwa pelayanan di RT/RW tidak terlalu baik. Hal tersebut karena minimnya pengetahuan Pj RT/RW yang menjabat saat ini.
“Jangan buat masyarakat berpikiran negatif. Pemerintah harus selektif untuk memilih dan mendampingi masyarakat di tingkat RT/RW,” ujarnya lagi. (rhm)
