MAKASSAR, BKM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitra Penanganan Pelanggaran di Hotel Fout Point by Sheraton, Makassar, Kamis (13/10). Kegiatan terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.
Dikatakan Hayat, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan duduk bersama melakukan langkah pencegahan terkait dengan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Termasuk kemungkinan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. “Itulah kita duduk bersama menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu bersama stakeholder,” ujarnya.
Abdul Hayat mengungkapkan, dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan stakeholder terkait. Untuk itu, Abdul Hayat berharap ada upaya komunikasi yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/ kelurahan dalam melakukan pengawasan.
“Berharap kita komunikasi ini berjenjang dan segera, karena kalau tidak diputuskan cepat itu menjadi masalah juga. Ini punya target-target tertentu,” jelasnya.
Ketua Bawalsu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi, mengakui bawah saat ini pihaknya lebih fokus untuk melakukan pencegahan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. Menurutnya, sudah ada beberapa program yang dia jalankan untuk melakukan pencegahan terjadinya pelangi Pemilu dan Pilkada nantinya. Mulai dari melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula dengan melakukan go to school dan go to campus.
“Jika pencegahan berhasil maka pengawasan dan penindakan ringan dengan melibatkan masyarakat untuk terbit dalam melakukan pencegahan,” ujar Arumahi.
Selain itu, Bawaslu Sulsel juga membentuk desa anti politik uang. Kata dia, saat ini sudah diuji pada pemilihan kepala dasa. “Kami mencobanya memantau pada pilkades. Ada sejumlah desa diperediksi politik uang marak, tapi yang terpilih yang tidak melakukan politik uang,” terangnya.
Pencegahan ini dilakukan karena selama ini Bawalsu Sulsel selalu ada di peringkat lima besar dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. Dengan cara melakukan pencegahan, maka Bawalsu tidak terlalu kerja keras dalam penindakan. “Maksimal melakukan pencegahan. Tapi kalau ada pelanggaran tidak ada kata lain kita melakukan penindakan,” tegas Arumahi. (jun)
