MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan berharap agar dana bagi hasil harus dituntaskan ke daerah-daerah. “Dana bagi hasil itu tergambar bahwa ada sekian yang harus diselesaikan ke daerah yang bersumber dari cukai rokok, pajak BBM dan lain-lain itu yang harus dituntaskan. Hari inilah yang kita cari seperti apa jalan keluarnya dan untuk menutaskan tidak ada lagi terbengkalai itu yang kita harapkan,”ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif pada rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Senin (31/10).
Menurut Syaharuddin Alrif, rapat Banggar yang telah dilakukan namanya evaluasi APBD 2022 dari Kemendagri untuk perubahan.
Syaharuddin Alrif menjelaskan bila yang kedua hari ini dewan membahas soal APBD tahun 2023. “Karena dalam jadwal kita akan menuntaskan APBD lebih awal November tanggal 28 November. Kita harus paripurna APBD 2023 siapa menyusun ini. November harus selesai Desember harus evaluasi nah bulan 1 kegiatan yang sifatnya ke masyarakat dan bulan dua sudah bisa jalan supaya kegiatan bisa diserap. Kami DPRD kalau sudah tahapan APBD seperti ini menuntaskan lebih awal sisa tugasnya khususnya eksekutif kalau nanti DPA nya turun Januari 2023 sisa dia (eksekutif) yang eksekusi ini dua hal yang menjadi point’ penting karena kalau banggar selesai hari ini kita akan tuntaskan pembahasan APBD mulai tanggal 7 November sampai finish di 28 November,”jelas Syaharuddin Alrif yang juga Sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini.
Tak hanya itu, dewan juga minta proyeksi dari TAPD, apa-apa saja proyeksinya yang akan tuntaskan, daerah-daerah mana saja yang belum. “Sekitar 418 miliar dan itu kita minta,”ucapnya.
Rapat Banggar yang digelar tertutup juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, sedangkan yang mewalili Pemprov Sulsel adalah Sekda Abd Hayat Gani. (rif)
