MAROS, BKM — Bupati Maros, HAS Chaidir Syam mengukuhkan Pengurus Forum Disabilitas Kabupaten Maros (Fordisma), sekaligus melakukan Pencanangan (launching) Desa Inklusi di Kabupaten Maros, di kantor bupsti Maros, Senin (5/12).
Fordisma adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif Dinas Sosial Kabupaten Maros yang didukung Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dan SCF (Sulawesi Community Foundation) sementara Yayasan BaKTI salah satu mitra nasional dalam Program Inklusi (kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif). Sedangkan SCF adalah mitra dari Kemitraan dalam Program Inklusi.
Pembentukan Fordisma bertujuan sebagai wadah berhimpunnya penyandang disabilitas di Kabupaten Maros, sebagai organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak disabilitas, sebagai mitra pemerintah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan disabilitas.
Pengurus Fordisma berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros. Di antaranya HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), SHG (Self Health Group), NPC (National Paralympic Committee), Gerkatin (Gerakan Tuna Rungu Indonesia), dan PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia), serta perwakilan disabilitas dari desa-desa yang merupakan wilayah Program Inklusi BaKTI dan SCF.
Sedikitnya 12 desa di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah dampingan Program Inklusi Yayasan BaKTI ditetapkan sebagai Desa Inklusi, masing-masing Desa Mangeloreng, Simbang, Tanete, Minasa Baji, Baruga, Samangki, Damai, Toddopulia, Lekopaccing, Borimasunggu, Mattirotasi dan Borikamase.
Untuk menjadi Desa Inklusi, maka akan dilakukan langkah-langkah berikut, perbaikan data disabilitas dan kelompok rentan di desa,pemenuhan hak-hak dasar disabilitas dan kelompok rentan, pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam organisasi di tingkat desa, pembentukan organisasi disabilitas di desa, penyusunan peraturan desa inklusi, pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan desa, penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk layanan publik di desa (kantor desa, puskesmas, sekolah).
Program Inklusi melanjutkan kerja pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (gender equality, disability, and social inclusion, GEDSI).
Program Ink;lusi diimplementasikan oleh delapan mitra nasional hingga tahun 2028, pada 30 provinsi dan 102 kabupaten/kota di Indonesia. Untuk memastikan implementasi program ini berjalan dengan efektif, INKLUSI menyadari pentingnya kerja kolaboratif dalam proses implementasi ini, salah satunya dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Peringatan HAKtP dan Hari Disabilitas Internasional di Maros merupakan salah satu kerja kolaboratif yang disebut sebagai Aksi Kolektif. Aksi Kolektif adalah kegiatan yang melibatkan mitra dan sub mitra Program Inklusi di suatu wilayah untuk mendorong perubahan dan pencapaian yang lebih luas. (ari/c)
