MAKASSAR, BKM — Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri mendatangi Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/1). Wadir Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, kedatangannya untuk penguatan kerja sama antara Polri dan Pemprov Sulsel.
“penguatan kerja sama. Tukar menukar informasi, terkait dukungan kita dengan Pemprov (Sulsel),” ungkapnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel.
Kombes Arief Adihara melanjutkan, dia mendukung pembangunan di Sulsel agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
“Mendukung pembangunan di sinilah. Kira-kira begitu. Apa yang bisa kita bisa semuanya,” ungkapnya.
Dengan begitu, polisi berpangkat tiga bunga melati emas itu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Sulsel. “Yah, pencegahanlah. Umumnya pencegahan,” terang Kombes Arief.
Walau demikian, pihaknya tidak mau berkomentar banyak terkait kedatangannya ke kantor Gubernur. Menurutnya, tidak ada perhatian khusus di Sulsel terkait tindak pidana korupsi.
“Gak ada ada (perhatian khusus),” singkatnya menutup pernyataan.
Sebagai informasi, dari data Lembaga Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi tercatat masih ada puluhan indikasi kasus korupsi yang mandek di tingkat kejaksaan maupun di kepolisian. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel sendiri, sepanjang tahun 2022 tercatat ada empat kasus pada tingkat penyidikan dan 25 kasus pada tingkat penyelidikan mandek atau penangananya tak berjalan sama sekali.
Selain itu, ada juga kasus mandek pada tingkat Kejaksaan Negeri atau Kejari se-Sulsel. Pada tahap penyidikan ada 23 kasus mandek, sementara pada proses penyelidikan ada 26 kasus mandek.
Tak hanya di tingkatan kejaksaan, perkara dugaan korupsi yang ditangani kepolisian juga banyak yang mandek. Kasus korupsi mandek yang ditangani Polda Sulsel pada tingkat penyidikan 10 kasus, sementara penyelidikan 19 kasus. Pada jajaran Polres se-Sulsel ada 15 kasus mandek pada tahap penyidikan, dan 26 kasus mandek pada tahapan penyelidikan. (jun)
