Pemerintah Didorong Hadirkan Apotek di Semua Kabupaten/Kota

MAKASSAR, BKM — Persebaran apotek di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai belum merata. Pemerintah daerah didorong agar membuka kebijakan layanan kesehatan yang dapat tersebar di semua kabupaten kota.

Hal ini diungkap Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Apt. Noffendri,S.Si.
Ia mengatakan, kebijakan layanan kesehatan harus tepat agar persebaran apotek merata di kabupaten/kota.

“Kita ingin pemerintah itu punya kebijakan yang jelas. Punya arahan yang jelas terkait dengan pendistribusian. Kami juga lagi mendorong supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menginisiasi persebaran apotek,” ujar Noffendri usai menghadiri kegiatan pelantikan Pengurus Daerah (PD) IAI di The Rinra Hotel, Sabtu (29/1).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, ia mengungkapkan penyediaan layanan kesehatan seperti apoteker masih terpusat di Kota Makassar, sehingga pelayanan kesehatan dapat diklaim belum merata.

“Saat ini apotek itu lebih banyak berpusat ke perkotaan. Bahkan kalau di Kota Makassar tidak semua kecamatan punya apotek,” jelasnya.

Bersama PD IAI, pihaknya mendorong, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar membuat kebijakan yang dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dengan menghadirkan apotek di setiap kecamatan pada kabupaten/kota.

“Kami mendorong kepada pemerintah membuat pedoman atas persebaran apotek, supaya gampang dijangkau oleh masyarakat. Kalau pemerintah bisa lakukan itu, apotek bisa tersebar di kecamatan, tentu yang diinginkan masyarakat. Itu yang sedang kami dorong ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum PD IAI Sulsel Andi Alfian menyebutkan, apotek di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 4.015. Setiap tahun bisa bertambah hingga 500 apotek.

“Yang terdata di keanggotaan kita sebanyak 4.015. Jumlah itu bisa bertambah karena sekarang sudah ada empat perguruan tinggi yang melahirkan apoteker baru. Jadi setiap tahun bisa tambah 300 sampai 500. Tapi sebagian dari situ kan ada yang keluar. Dia datang dari provinsi lain, bisa saja dia kembali ke provinsinya,” terangnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan membangun kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadirkan apotek di setiap kecamatan.

“Kemudian yang coba kami bangun ke depan kerja sama juga dengan pemerintah kabupaten/kota. Kami berharap ke depan agar serapan apoteker kita di sarana milik kabupaten/kota itu bisa semakin baik, dan standar pemenuhan minimal satu apotek satu puskesmas untuk Sulawesi Selatan itu bisa tercapai,” harapnya.
Upaya pemerataan apotek di setiap daerah ini, kata dia, sebagai langkah IAI untuk membangun edukasi kepada masyarakat sehingga tidak merasa asing dengan obat-obatan.

“Kita juga tentu berharap agar edukasi kepada masyarakat kita itu bisa meningkat. Saat ini masih ada pasien yang resisten terhadap obat. Itu juga kita upayakan, misalnya semakin banyak apoteker yang dilibatkan. Semakin banyak apoteker yang ditempatkan di Puskesmas maka edukasi kepada masyarakat itu juga semakin baik,” jelasnya.

“Sehingga harapan kita untuk kemudahan masyarakat untuk mendapatkan obat melalui sarana apotek itu juga lebih baik,” tambah dia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rosmini Pandin, menyampaikan kepada para investor agar dapat mendukung pemerintah dengan membuka apotek di kabupaten/kota.

“Kita mengharapkan ada pengusaha dan investor yang membuka apotek sampai ke kecamatan,” katanya.

Menurut dia, untuk pengurusan izinnya sangat mudah. Yang terpenting dapat memenuhi standar layanan kesehatan dan memperhatikan safety.

“Pengurusannya kan tidak sulit. Sisa melihat asesmennya apa ya dipenuhi karena kan harus safety juga ada standarnya,” kata Rosmini. (jun)