Dipengaruhi Dana Transfer, APBD 2024 Pemkot Turun

MAKASSAR, BKM — Salah satu komponen yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar adalah dana transfer dari pusat, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin kecil anggaran yang dialokasikan pusat, akan berpengaruh terhadap postur APBD.
Kucuran dana transfer sendiri dipengaruhi oleh kinerja pemerintah kota dalam menyerap dan membelanjakan anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan. Jika penyerapan dana transfer tidak maksimal, akan mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk tahun selanjutnya.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Iswadi memproyeksi, APBD Kota Makassar tahun 2024 mendatang akan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun ini. Salah satu yang memengaruhi hal tersebut adalah karena pendapatan transfer Pemkot Makassar mengalami penurunan, karena baseline data yang diambil dari dokumen perencanaan.

“Proses penyerapan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun DAK non fisik akan berpengaruh dengan target pendapatan transfer tahun selanjutnya,” ungkap Iswadi saat dialog pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang digelar di Hotel The Rinra, Kamis (16/3).
Namun, kata Iswadi, itu baru prediksi. Tidak menutup kemungkinan dana transfer mengalami peningkatan karena berbagai alasan. Bisa saja mengalami kenaikan di saat tahap penyusunan perencanan. Jadi prediksi tersebut masih fluktuatif.

Intinya, kata dia, OPD yang mendapat kucuran dana transfer harus memaksimalkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan dana pemerintah pusat tersebut. “Jadi kami ingatkan kepada OPD yang menerima dana transfer untuk segera melakukan belanja tepat waktu. Begitu juga performa
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan patut diperhatikan dengan baik,” ungkapnya.
Karena dana transfer diprediksi menurun, maka pendapatan tahun 2024 diproyeksi hanya Rp4,56 triliun. Sementara tahun 2023 nilainya Rp4,78 triliun.
Belanja daerah juga mengalami penurunan. Pada pada 2024 belanja diproyeksi hanya Rp4,61 triliun, sementara 2023 angkanya Rp5,66 triliun.
Dia merincikan, pendapatan tahun 2024 terdiri dari komponen PAD Rp2,3 triliun lebih. Selanjutnya pendapatan transfer Rp2 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebanyak Rp182,4 miliar.

Sementara belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp3,4 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, Belanja tak Terduga (BTT) Rp50 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) diproyeksi mencapai Rp50 miliar.
Berbeda dengan dana transfer yang diprediksi menurun, PAD ditargetkan naik menjadi Rp2,3 triliun. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Fuad Arfandi menyebut, PAD ditargetkan mencapai Rp2,3 triliun. Komponennya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,88 triliun lebih dan retribusi Rp198 miliar lebih.
Kemudian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp 75 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp145,4 miliar lebih. “Target tersebut dipatok sesuai dengan tren PAD yang didapatkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Fuad.
Untuk mengejar target Rp2,3 triliun, ada beberapa strategi yang disusun Bapenda . Misalnya pengembangan inovasi ‘Pakinta’ atau Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi. Tahun mendatang juga akan dilakukan pengembangan baik pendaftaran wajib pajak secara daring, pelaporan pajak self assesmen secara digital.
Termasuk fasilitas QR code pembayaran pajak secara digital pada SKP-D dan SPPT PBB, serta perluasan kanal pembayaran digital untuk memberikan kemudahan kepada warga dalam membayar pajak.

Strategi inovasi selanjutnya adalah pemutakhiran data digital PBB. “Tahun lalu kita lakukan pemutakhiran di Tamalate dan Manggala. Dari pemutakhiran ini terdapat kenaikan data NJOP cukup signifikan. Tamalate 46 persen dan Manggala 58 persen. Tahun ini akan menyasar Biringkanaya dan Tamalanrea,” ungkapnya.
Strategi lain adalah membuat masterplane reklame yang akan dilakukan tahun ini, dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraan reklame yang perhatikan estetika kota, tata ruang, dan sosial budaya.

Terakhir tapping box berbasis doorprize. Strategi ini untuk mendorong masyarakat tertib mengambil struk makanan di resto atau rumah makan. “Nanti struk itu akan dilakukan pengundian berhadiah kepada masyakarat. Undian dilakukan tiap bulan lewat medsos Bapenda atau videotron,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menerangkan, secara umum, kebijakan penganggaran belanja di 2024 harus mendukung visi misi wali kota terkait program pemulihan ekonomi kota dengan konsep money follow program.
Dia mengatakan, karena tahun 2024 adalah tahun 2024 adalah tahun politik, perlu diperhatikan bahwa ada agenda besar. Otomatis belanja pemerintah akan banyak didorong untuk pelaksanaan Pesta Rakyat.
Penganggaran juga melihat pemenuhan belanja program layanan dasar dan standar pelayanan minimal. “Ini tentu berpengaruh terhadap belanja APBD, karena kita harus siapkan alokasi untuk pilkada,” tandasnya. (rhm)