PINRANG, BKM — Bupati Pinrang Irwan Hamid melantik dan mengambil sumpah lima orang Kades hasil pemilihan Kades serentak beberapa lalu di Halaman Kantor Camat Mattiro Bulu, Selasa (8/8) kemarin.
Sebanyak tiga Kades yakni A Alwi sebagai Kades Pananrang, Muh.Yusuf sebagai Kades Makkawaru dan Suardi S, selaku Kades Marannu dilantik. Sebelumnya, dua Kades dilantik terpisah oleh Bupati Pinrang masing-masing Andi Abbas selaku Kades Wiring Tasi Kecamatan Suppa dan Hasan Basri sebagai Kades Ammasangang periode 2023 – 2029 pada Senin (7/8).
Dalam sambutannya, Irwan kembali mengungkap apresiasi terhadap kedewasaan dalam berdemokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Pinrang terutama di tiga desa di Mattiro bulu ini.
Hal ini, merupakan tanda bahwa masyarakat semakin dewasa dan pandai dalam menghargai perbedaan pilihan. Irwan berpesan agar Kades yang telah dilantik untuk menjalankan amanah dari rakyat dalam membawa kesejahteraan bagi desa yang dipimpinnya.
Irwan juga meminta kepada seluruh Kepala Desa yang dilantik untuk merangkul seluruh masyarakat dan mengesampingkan perbedaan pilihan politik saat masa pemilihan kepala desa berlangsung.
Masyarakat, lanjut Irwan, harus mendukung penuh Kepala Desa yang telah dilantik meskipun yang terpilih bukan dari pilihannya.
“Saya minta kepada Kades yang baru dilantik untuk merangkul masyarakatnya dalam melaksanakan amanah yang diemban,”lontar Irwan.
Untuk itu, Irwan Hamid berpesan agar Kepala desa yang dilantik mampu menjalankan amanah dari masyarakat selama enam tahun masa kepemimpinan.
Kedewasaan masyarakat desa telah terbukti pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa yang digelar beberapa waktu lalu dimana hal ini dilalui dengan suasana kondusif dan tanpa dinodai dengan hal – hal negatif.
Dia meminta kepada Kades yang telah dilantik untuk membuat papan bicara agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkatnya terhadap Desa yang dipimpinnya.
Dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Irwan meminta agar kedua dana ini dipergunakan untuk kepentingan desa dan menghindari praktek – praktek yang bertentangan dengan peraturan yang ada. (ady/C)
