MAKASSAR, BKM–Seorang jurnalis dari media cetak, elektronik maupun online bisa melakukan investigasi bila ada hal yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan terkait proses demokrasi jelang pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres). “Utamanya soal bantuan dana kampanye untuk pasangan calon presiden dan semacamnya. Jangan sampai bantuan atau sumber itu fiktif atau tidak sesuai,”ujar mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel Dr HL Arumahi ketika tampil menjadi pembicara pada dialog publik tematik bersama sejumlah media cetak di Hotel D’Maleo, Jalan Pelita Raya, Makassar, Senin (25/9/) kemarin.
Tak hanya itu, Arumahi menilai ada benang merah yang mempertemukan tugas Bawaslu dan media. Secara hukum dan regulasi keduanya ada kesamaan. “Hanya saja, Baswaslu sebagai pengawas hanya dibatasi persoalan kepemiluan. Adapun media cakupannya lebih luas dalam hal pengawasan atau sosial kontrol berdasarkan mandat Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 2019,” sebutnya.
Untuk itu, Arumahi berharap media dari cakupan luasnya bisa lebih fokus pada peristiwa Pemilu. Apalagi, media punya tanggung jawab tegaknya hak manusia dan supremasi hukum di negeri ini.
“Nah, itu juga terkait dengan tugas Bawaslu meski dibatasi oleh undang-undang. Jadi saat ini, kita harapkan media memperkecil tugasnya ke supremasi Pemilu untuk melahirkan Pemilu berkualitas,”ujarnya.
Dialog publik ini mengangkat tema “Urgensi Sinergi Peran Media dan Bawaslu menghadirkan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Komisoner Bawaslu Sulsel Divisi Humas dan Data Informasi Alamsyah, serta Pemimpin Redaksi Harian Fajar Amrullah Basri Gani.
Mardiana Rusli menyatakan Bawaslu sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemilu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sendiri menyadari peran media cukup penting dalam hal penyampaian informasi terkait Pemilu baik dari proses, edukasi pemilih hingga informasi terbarunya.
“Apa saja yang menjadi tahapan dan tugas Bawaslu adalah peran starategis media. Kita di Bawaslu punya pengelola media sosial yang mempublish keputusan politik dan hal-hal lainya. Tapi tampaknya itu tidak cukup. Butuh perpanjangan tangan media,” terang Ana–sapaan akrab Mardiana Rusli saat membuka dialog publik.
Mardiana menyadari keputusan politik dan kepemiluan di Bawaslu tidak bisa selaras dengan logika publik. Artinya, terkadang pandangan publik tidak seiring dengan keputusan Bawaslu.
“Di situlah peran media menerjemahkan apa yang menjadi keputusan Bawaslu terkait apa yang diinginkan piblik. Saluran informasi ini lah yang kami di Bawaslu butuhkan,” terangnya.
Pemimpin Redaksi Harian Fajar Amrullah Basri Gani menilai untuk memaksimalkan pengawasan patokannya ada pada slogan Pemilu, yakni bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bebas itu adalah kebebasan pers sendiri. Tapi tetap mematuhi Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pers. “Jangan sampai menjadi kebablasan karena tidak mengacu pada kode etik,”katanya.
(jun/rif)