MAKASSAR, BKM — Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi merasa kecewa dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkot. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 2023 Triwulan III yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota, Jalan Ahmad Yani, Rabu (18/10).
Karena di awal kegiatan, Fatmawati melihat hanya sedikit kepala OPD yang hadir. Dia lalu meminta Asisten II Mario Said untuk mengabsen peserta yang hadir. Dan betul saja, banyak yang berhalangan.
Dia mengaku kecewa karena hanya sebagai kecil kepala OPD yang hadir dalam rapat Monev kali ini. Bahkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak satu pun yang dihadiri oleh direktur utama.
“Pantas loyo-loyo semua. Leadernya (kepala OPD) banyak yang tidak hadir. Bahkan adami pimpinannya di sini, stafnya masih beri keterangan yang tidak jelas,” ungkap Fatmawati.
Dia mengaku mendapat perintah dari Wali Kota Makassar untuk memimpin Rapat Monev tersebut. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke wali kota.
“Hari ini saya diminta Pak Wali untuk pimpin rapat. Lalu saya mau laporan apa ke Pak Wali kalau orangnya diwakili. Masih mending kalau sekretaris atau tupoksi bidangnya. Kalau staf biasa yang hadir, itu bagaimana?” cetus Fatmawati.
Dia melanjutkan, monev yang digelar ini sama halnya dengan penerimaan rapor. Tapi percuma dilaksanakan kalau kepala OPD tidak hadir.
Fatmawa melanjutkan, setiap kali dirinya mewakili Wali Kota Makassar memimpin rapat, banyak kepala OPD yang tidak hadir. Padahal hasil rapat, termasuk siapa-siapa saja yang hadir dan tidak, semuanya akan dilaporkan ke wali kota.
“Saya kok merasa, beberapa kali wakili Pak Wali, apakah karena tahu saya wakili Pak Wali, jadi tidak semangat datang. Padahal semua saya report ke Bapak. Lalu kemudian ini kan ibaratnya terima rapor, terus tidak datang, itu bagaimana,” ungkapnya.
“Ini penerimaan raport. Monev, merupakan evaluasi tahun ini kita sudah ngapain. Kita evaluasi triwulan ketiga. Saya mau dengarkan penjelasan sejauh mana kinerja OPD. Dan bagi yang masih rendah, alasannya seperti apa. Saya ingin kemukakan beberapa hal, terutama pada kepala OPD yang masih mengalami keterlambatan, segera bersungguh-sungguh ambil langkah percepatan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wawali menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar untuk melakukan assessment bagi seluruh OPD yang kinerjanya masih rendah, baik dalam realisasi belanja maupun dalam penerimaan pendapatan. Dia mengingatkan kepada seluruh OPD agar tancap gas untuk memaksimalkan kinerja di dua bulan lebih waktu yang tersisa ini.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menerangkan hingga triwulan III tahun 2023, baik realisasi belanja maupun pendapatan masih cukup rendah.
Untuk realisasi belanja masih berada di bawah 60 persen. Masing-masing realisasi keuangan 47,51 persen dan realisasi fisik sebesar 50,76 persen.
Adapun lima OPD dengan realisasi belanja terendah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (keuangan 23,03 persen dan fisik 32 persen), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (keuangan 24,90 persen dan fisik 24,90 persen), Dinas Ketahanan Pangan (keuangan 25,16 persen dan fisik 22,48 persen), Dinas Pekerjaan Umum (keuangan 26,13 persen dan fisik 44,20 persen), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (keuangan 28,44 persen dan fisik 28,44 persen).
Sementara itu, untuk realisasi belanja hingga akhir September atau triwulan III, kata Helmy, sekitar 60,65 persen. Namun ada sembilan OPD dengan realisasi pendapatan terendah yakni di bawah 30 persen.
Dinas Koperasi dan UKM dengan target Rp1 miliar realisasi masih nihil. Dinas Perdagangan target Rp1,245 miliar realisasi Rp44,2 juta (3,55 persen). Kecamatan Tallo target Rp2,5 miliar, realisasi Rp005,5 juta (4,22 persen). Dinas Penataan Ruang target Rp135 miliar, realisasi Rp14,9 miliar (11,10 persen). Kecamatan Bontoala target Rp2,6 miliar realisasi Rp446,8 juta (17,19 persen).
Kecamatan Mamajang target Rp3 miliar, realisasi Rp544,6 juta (18,16 persen). Dinas Pemadam Kebakaran target Rp1,5 miliar, realisasi Rp319,1 juta (21,28 persen). Kecamatan Makassar target Rp 2,8 miliar, realisasi Rp712,6 juta (25,45 persen), dan Kecamatan Tamalate target Rp4,5 miliar, realisasi Rp1,2 miliar (27,91 persen). (rhm)
