MB tak Ada, Pejabat Mangkir Rapat

ENREKANG, BKM — Wakil Bupati Enrekang HM Amiruddin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat menghadiri rapat monitoring evaluasi (monev) APBD triwulan kedua. Pemicunya, banyak pejabat yang mangkir alias tidak hadir dalam rapat penting ini.
Dari 41 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Enrekang, hanya tiga kepala SKPD hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (4/8). Ketiganya adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Andi Sujasman, Kepala Dinas Pertanian Arsil Beganda, serta Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Selebihnya hanya diwakili stafnya.
”Kepala dinas harus memahami dan mampu memilah tugas-tugas. Tentu kita harapkan kepala dinas lebih bisa konsentrasi dalam menjalankan tugas-tuga,” kata Wabup saat memberikan sambutan.
Karena banyaknya kepala SKPD yang tidak hadir, Amiruddin mengancam akan memberikan sanksi terhadap mereka. Termasuk melaporkannya ke Bupati H Muslimin Bando.
”Sepertinya memang perlu diberikan sanksi terhadap kepala SKPD yang tidak hadir saat ini. Saya juga akan laporkan ke Pak Bupati. Apalagi realisasi APBD kita saat ini relatif masih rendah,” kata Amiruddin dengan nada tinggi.
Penegasan Wabup didukung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Chairul Latanro. ”Kalau tidak hadir dalam rapat moniroting ini, apami yang kita jadikan dasar evaluasi,” cetus Chairul.
Ketidakhadiran kepala SKPD dalam rapat ini, menurut Chairul, setidaknya dapat menjadi indikator pencapaian kinerka SKPD selama triwulan kedua. Kepala dinas, kata Sekkab, seharusnya bisa memilah-milah mana yang harus diprioritaskan.
”Seharusnya mereka itu hadir. Sebagai pejabat senior, kepala SKPD sudah bisa mengetahui mana yang harus dihadiri dan mana yang bisa diwakili staf. Bagaimana kita bisa mencapai Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS) kalau begini,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPRD Enrekang dari Partai Hanura Mule, sangat menyayangkan kejadian ini. Diapun mendorong Bupati untuk mengevaluasi bawahannya yang malas.
”Pak Bupati harus berani mengevaluasi kepala SKPD yang malas. Kalau Bupati tidak mau mengevalusi, saya selaku anggota komisi I akan memanggil bupati untuk memaksa mengganti pimpinan SKPD yang malas dan berkinerja buruk,” tegas Mule.
Sekadar diketahui, Bupati Muslimin Bando tidak hadir dalam rapat monev kemarin, karena tengah menghadiri Mukhtamar Muhammadiyah di Kota Makassar. (her/rus/b)