Irigasi Beru-beru Telan Anggaran Rp85 M

MAMUJU, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Melalui Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh, terus memikirkan terhadap kemajuan dalam meningkatkan produksi ketahanan pangan di wilayah Sulbar. Untuk itu, pihaknya terus melakukan lobi keras ke pusat untuk memperjuangkan program pembangunan sarana prasarana pendukung pada areal persawahan yang ada di wilayah Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.
Dan ini telah mendapat respon dari Presiden RI, Joko Widodo. Saat melakukan kunjungan ke Mamuju, Sulbar, beberapa bulan lalu, Presiden Joko Widodo melihat langsung potensi lahan persawahan yang ada di Beru-beru, Kecamatan Kalukku. Sehingga Jokowi meminta pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU0 dapat merespon anggaran untuk mendukung pembangunan irigasi pengairan untuk areal persawahan yang ada di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku.
Respon Presiden Jokowi itulah ditindaklanjuti Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dengan melakukan komunikasi ke pihak Kementerian PU. Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian PU telah berjanji akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan irigasi areal persawahan yang ada di Beru-beru dengan besar anggaran yang disiapkan sebesar Rp85 miliar.
”Anggaran ini akan dimasukkan pada APBN tahun anggaran 2016 mendatang,” kata Anwar Adnan Saleh, ketika ditemui BKM di runag kerjanya, Kamis (6/8).
Anwar mengatakan, jika pembangunan irigasi di Beru-beru ini terealisasi, maka nantinya akan mampu lebih memberikan perubahan secara baik bagi petani di wilayah tersebut. Dimana, dulunya sawah tersebut termasuk tadah hujan dan hanya panen sekali setahun, maka nantinya ketika ditunjang dengan adanya irigasi untuk areal persawahan, itu akan bisa memberikan perubahan pada pola ekonomi masyarakat petani.
”Karena pastinya akan mampu melakukan panen dua kali sampai tiga kali panen ketika sumber mata air untuk irigasi yang akan dibangun ini, berfungsi sesuai harapan program pemerintah pusat maupun program Pemerintah Provinsi Sulbar,” paparnya.
Bahkan, Gubernur Sulbar berjanji akan turun langsung melihat pekerjaan proyek itu ketika anggarannya sudah ada pada tahun 2016 mendatang. ”Untuk pembangunan irigasi senilai Rp85 miliar, kami akan kontrol sebaik baiknya. Utamanya harus didukung sumber airnya. Jangan direncanakan dan dibangun asal jadi tanpa ada perencanaan lebih awal. Yakni sumber air dulu baru dilakukan pembangunannya. Kami tidak mau ada kesalahan terjadi. Yang jelasnya, kami harapkan program ini nantinya akan dirasakan manfaatnya pada masyarakat petani di daerah ini,” ujarnya.
Anwar juga menyinggung Satker Pengairan yang ada di Sulbar. Semestinya, kata Anwar, Satker lebih banyak berkantor dan berkomunikasi ke Pemprov Sulbar. ”Jangan hanya di Makassar. Kami selaku Pemerintah Sulbar mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Satker Pengairan yang ada di Sulbar. Kami akan laporkan ke Kementerian PU kalau Satker yang menangani pengairan di Sulbar, kurang maksimal berkantor di Mamuju, Sulbar. Kami akan minta langsung kepada menteri supaya petugas dan Satker yang tangani pengairan di wilayah Sulbar, harus berkantor di Mamuju, Sulbar. Bukan di Makassar, Sulsel. Kami sudah menyiapkan gedung perkantoran yang mewah. Tapi sangat disayangkan karena petugasnya selalu berada di Makassar. Jadi kami kesulitan dalam melakukan komunikasi. Pemerintah pusat harus ada ketegasan pada bawahannya,” tegas Anwar. (ala/mir/b)