Pelantikan Tokoh Adat Diprotes

MAMASA, BKM — Belum sebulan setelah dilantik Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, lembaga tokoh adat Mamasa ini telah menuai protes dari sejumlah tokoh adat lainnya. Lembaga tokoh adat yang dipimpin Marten Matasak ini dipandang tidak mewakili adat keseluruhan di Bumi Kondosapata.
Salah seorang tokoh adat Mamasa yang mengajukan protes adalah Philipus Palullungan. Ketika dihubungi di kediamannya kemarin, Philipus mengatakan, pelantikan tokoh adat oleh Bupati Mamasa baru-baru ini belum mewakili adat keseluruhan yang ada di Kabupaten Mamasa. Pasalnya, waktu masih berbentuk kawedanan, telah dilakukan pelantikan tokoh adat waktu itu. Dan sampai sekarang, tokoh adat yang dilantik tersebut belum pernah dicabut masa kehadatannya.
”Tokoh adat yang dilantik ketika itu dihadiri 17 kehadatan yang ada di daerah Pitu Ulunna Salu ini. Dimana waktu itu, tokoh adat ini diketua Aleksander Palullungan dan sekretarisnya, pak Matasak dan anggota pak Bombong. Turunan dari adat yang sudah dilantik dahulu, perlu dilibatkan dalam pelantikan lembaga adat baru-baru ini. Kenapa mereka justru di lupakan?” kata Philipus dengan nada tanya.
Lebih jauh Philipus Palullungan mengatakan, tidak ada gunanya pelantikan adat kalau tidak mendapat pengakuan dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mamasa. Sekali pun lembaga adat ini hanya sebagai lembaga, tetapi harus yang terlibat di dalamnya memang taruk adat (tokoh adat) yang memahami adat di Mamasa.
”Jangan sampai pelantikan adat kemarin (24 Juli 2015, red), kontradiktif dengan nilai-nilai seni budaya yang ada. Bagaimana mau berkembang adat di Mamasa kalau anggotanya bukan adat. Kalau mau mendapat pengakuan secara meluas, hadirkan semua lembaga adat di Pitu Ulunna Salu. Karena lembaga adat itu anggotanya orang-orang bangsawan yang ada di Mamasa Pitu Ulunna Salu. Sehingga memang adat yang ada ketika itu harus turunan adat,” tandasnya.
Philipus mengatakan, pelantikan tokoh adat yang terjadi beberapa waktu lalu, belum mewakili adat di Kabupaten Mamasa. karena tidak dihadiri sebagian besar tokoh adat. ”Jangan kita melupakan sejarah adat di Mamasa dan membuat sejarah adat baru. Kita tidak mau adat di Mamasa disepelekan. Tapi harus memang jelas yang mengaku tokoh adat yang ada di Mamasa harus jelas keadatannya dari mana dan mewakili mana. Jangan kita mengaku adat, tidak jelas tongkonanna (tidak jelas rumah rumpun bangsawan). Seharusnya yang dilantik tokoh adat itu adalah para bangsawan yang ada di Mamasa yang jelas tongkonanna atau rumah rumpun keluarga tokoh adat tersebut. Jadi pelantikan tokoh adat yang ada kemarin, sedikit melenceng. Artinya, jangan kita membuat sejarah baru melupakan sejarah lama,” tegas Philipus. (dar/mir/b)