TAKALAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menyoroti serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Takalar.
Dewan menilai, minimnya serapan anggaran menandakan belum maksimalnya kinerja SKPD dalam merealisasikan program dan kegiatan di masyarakat. Salah satu SKPD yang paling mendapat sorotan dewan, yakni proses pelaksanaan tender oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kalau tetap ada pembiaran proses pekerjàan diperlambat, maka hasilnya pasti bermasalah,” ujar Makmur Mustakim dari Fraksi PPP di ruang fraksinya, Kamis (13/8).
Lanjutnya, SKPD terkesan menganggap enteng persoalan, sehingga tidak konsen dan fokus menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah dianggaran dalam APBD Pokok. Hal ini, kata dia, sangat menganggu pembahasan pada penganggaran perubahan kedepan.
“Akan terganggu, karena acuan perubahan parameternya dikegiatan pokok. Jadi sangat tidak rasional kalau dilakukan perubahan anggaran, sedang serapan anggaran APBD Pokok tidak maksimal hasilnya,” tegasnya.
Dia menjalaskan, dalam peraturan menteri (Permen) ditegaskan agar upaya penyerapan anggaran dilakukan secara simultan. Terlebih, kata dia, tahun ini Pemkab akan mendapat suntikan dana Rp100 miliar untuk pembiayaan infrastruktur. Namun, pihaknya pesimis, besaran anggaran dapat diserap pada kegiatan fisik dengan waktu yang sangat terbatas.
Hal senada disampaikan legislator Partai Hanura, Ilham Jaya Torada. Dia mengaku, menunggu hasil kinerja dua pejabat yang berkompeten dalam menunjang proses kegiatan pembangunan infrastruktur yakni Dinas PU dan Kabag Ekonomi dan Pembangunan.
“Apapun gambaran yang disampaikan rekan dewan, itu benar adanya. Kami menanti realisai serapan anggaran dari SKPD,” tutup Ilham Torada. (ari-rilc/)
Dewan Sorot Serapan Anggaran SKPD
×
