Gubernur Geram kepada Adhy Putra

MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, geram terhadap pihak PT Adhy Karya. Pasalnya, perusahaan plat merah ini baru mampu mengerjakan proyek yang akan berakhir pada 14 Oktober 2015 mendatang, sekitar 20 persen. PT Adhy Karya sendiri adalah rekanan yang memenangkan tender pengerjaan jalan arteri Mamuju.
”Saya tidak habis mengerti, mengapa PT Adhy Karya yang notabene perusahaan plat merah, hasil kerjanya seperti ini. Masak kontrak sudah berjalan tujuh bulan, tapi pekerjaaan baru sekitar 20 persen. Padahal, PT Adhy Karya ini adalah perusahaan BUMN yang kita harapkan lebih baik, malah kurang maksimal,” kritik Anwar di hadapan para Satker pada Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Sulbar, kemarin.
Gubernur membandingkan hasil kerja dari perusahaan swasta yang sebelumnya mengerjakan jalan ini. ”Kalau kita membandingkan hasil kerja perusahaan swasta yang sebelumnya mengerjakan proyek ini dibandingkan PT Adhy Karya, sangat jauh lebih baik dan lebih cepat. Kami selaku kepala pemerinthan di Provinsi Sulbar merasa sangat kecewa. Apalagi dengan mendengar jawaban dari pihak pengawas Adhy Karya yang ada di lapangan. Dimana, dia mengatakan kalau keterlambatan pekerjaan ini dikarenakan cash flow dan juga masalah banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan. Kami sudah melaporkan keterlambatan pekerjaan jalan arteri yang dilakukan PT Adhy Karya kepada kementerian dan presiden. Karena keterlambatan pekerjaan ini juga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran,” tutur Anwar dengan nada agak marah.
Anwar menegaskan, jika perusahaan BUMN ini terlalu banyak pekerjaan sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kurang mampu, sebaiknya mundur atau menyerahkan kepada kontraktor lainnya. Padahal, pihak Adhy Karya tinggal menuntaskan finishingnya di beberapa titik jalan arteri ini. Semestinya proyek ini rampung pada Oktober mendatang berdasarkan kontraknya.
”Kami selaku gubernur Sulbar saat melihat kondisi pekerjaan di lapangan, Adhy Karya baru mampu menyerelesaikan pekerjaannya sekitar 20 persen. Padahal, kontraknya sudah berjalan tujuh bulan dan akan berakhir pada 14 Oktober nanti. Dengan melihat fakta di lapangan, saya yakin perusahaan ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya pada 14 Oktober mendatang sesuai kontraknya,” ketus Anwar.
Gubernur pun meminta kepada pihak balai untuk melakukan kontrol secara baik pada setiap kontraktor yang bekerja di wilayah paket jalan dan jembatan wilayah Sulbar ini. ”Kami selaku kepala pemerintahan di Provinsi Sulbar meminta kepada pihak rekanan untuk serius dalam melaksanakan pekerjaannya secara baik sesuai harapan masyarakat Sulbar. Kalau ada yang mau main-main pada proyek yang kami perjuangkan dan kami gagas, kami setiap saat mengawasinya dan kami akan melaporkan sampai ke presiden,” tandas Anwar. (ala/mir/c)