Sekwan Tolak SPPD Fiktif

JENEPONTO, BKM — Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Jeneponto Drs Hasanuddin Turatea, M.Si menolak Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dinilai fiktif dalam rangka Musda BKPRMI di Kab Bone.
”Tidak ada anggota dewan yang berangkat melaksanakan tugas,” jelas Sekwan DPRD Jeneponto Hasanuddin Turatea saat dihubungi rumah makan babe jalan pelita Bontosunggu Minggu (20/9)
Hasanuddin menambahkan penolakan proses pencairan SPPD karena pejabat Penanggung Jawab Teknik Kegiatan (PPTK) H Rabin Situju tidak mampu mempertanggung jawabkan penggunanaan dana tersebut.
”Saya selaku Sekwan bertanya siapa-siapa yang pergi dan siapa yang tidak pergi tapi tidak bisa dijelaskan. Makanya saya menolak karena saya berperinsip jaga diriku dan keluargaku,” ujarnya kemarin.
Sekwan sadar bahwa sikapnya menolak SPPD fiktif tersebut akan kena semprot dari anggota dewan. Tapi apapun itu siap diterima daripada dikemudian hari gara-gara SPPD fiktif bisa berakibat fatal kepada dirinya.
Apalagi kata dia SPPD tersebut bukan surat perintah tugas dari Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin yang dibayar tapi yang bisa dibayarkan adalah bagi mereka yang menjalankan tugas kalau tidak maka SPPD itu saya anggap fiktif makanya saya tidak teken,” jelas Hasanuddin Turatea
Kabag Humas DPRD Jeneponro Idrus Nompo menjelaskan polemik soal SPPD fiktif anggota dewan dimana Sekwan Hasanuddin mengambil tindakan tegas dan bersikukuh tidak mau meneken SPPD fiktif maskipun diatas kertas seolah-olah sudah prosedur dan merupakan uang tambahan anggota dewan
Tetapi sekwan tidak mentolelir hal semacam itu karena menjalankan aturan yang benar meskipun dicaci dan dimaki karena sekwan memposisikan dirinya bukan kacung Anggota DPRD dan mengaku sebagai pejabat eselon II yang ditugaskan oleh Pemkab Jeneponto menjalankan kesertariakan DPRD Jeneponto makanya kita acungi jempol.
Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin mengakui tidak ada SPPD yang ditolak. Tapi yang ditolak itu bagi anggota DPRD yang tidak menjalankan tugas alias fiktif itu yang pantas ditolak Sekwan. ”Karena itu hak sekwan karena dia yang paling bertanggung jawab soal keuangan di DPRD Jeneponto jelas,” Muh Kasmin (krk/C)