SYL Bilang Ada Kadis Sombong

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyindir kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap sombong atau angkuh karena jabatannya.”Jabatan itu hanya daki-daki ji.
Ada tong itu kepala dinas, belum apa-apa sudah sombong,” kata Syahrul disela-sela pelantikan sejumlah pejabat eselon III lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji dan Sayang Rakyat, Jumat (16/10) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.
Dia menegaskan, jika ada kepala SKPD yang tidak tahu apa yang diharapkan rakyat dari jabatannya, maka pejabat yang bersangkutan layak diganti. Apalagi jika ada kepala SKPD yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat.
Sindiran itu cukup tepat ditujukan kepada sejumlah kepala SKPD yang dinilai kurang komunikatif. Termasuk kepada wartawan.
Sejumlah wartawan kerap kesulitan menghubungi kepala SKPD untuk mengonfirmasi berita karena alasan tidak jelas.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo melantik empat Pejabat Administrator bergolongan eselon III A.
Keempat pejabat tersebut, yakni dr Arman Bausat sebagai Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat Litbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar Sulsel, drg Hj Sri Fausyia Nuralim sebagai Direktur RSUD Sayang Sulsel, Hj Fitriyani sebagai Kepala Bidang Bina Pengembanagn Sumber Daya Kesehatan Sulsel, dan dr Bachtiar Baso sebagai Sektetaris Dinas Kesehatan Sulsel.
Ia mengimbau kepada seluruh kepala rumah sakit untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, kata dia, rumah sakit harus bisa menjadi rahmat bagi masyarakat yang berobat ke rumah sakit tersebut.
Terkait kasus yang menimpa salah seorang warga Bontoramba, Kabupaten Gowa, yang tidak mendapatkan pelayanan ambulans beberapa waktu lalu, Syahrul mengatakan secara normatif, tidak ada dalam etika rumah sakit dan pelayanan medis kesehatan yang mengabaikan manusia, termasuk yang sudah meninggal.
Ia mengaku belum pernah mendapat laporan tersebut. “Mungkin karena puskesmas itu di bawah kendala para bupati/walikota, tetapi secara umum kita juga bertanggungjawab karena atas nama pemerintah,” ujar Syahrul.
Ia pun mengatakan akan menelusuri kasus tersebut. Kalau perlu, kata dia, ini menjadi sebuah edaran bersama untuk memperhatikan pelayanan kesehatan di Sulsel. (rhm/war/c)