JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mewarning seluiruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan anggaran. Iksan bahkan mengancam sanksi nonjob, bagi kepala SKPD yang terbukti menyumbang disklaimer.
Penegasan tersebut disampaikan Iksan saat cofee moning bersama seluruh pimpinan SKPD lingkup pemerintahaannya, Senin (26/10).
“Kita mendapat penilaian disclaimer empat tahun berturut-turut malai tahun 2011 – 2014. Makanya saya membuka rahasia kepemimpinan saya, siapa yang menyumbang disclaimer, saya pastikan pejabat tersebut tidak lagi mendapat posisi alias non job,” tegas Iksan.
Iksan juga menitikberatkan seluruh kepala SKPD agar bekerja keras merampungkan semua Surat Pertanggungjawabannya (SPj) sehingga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
“Saya berharap agar pemeriksaan tahun anggaran 2015 ini, tidak ada lagi temuan atau predikat disklaimer,” harap Iksan.
Ditempat yang sama, kepala Inspektorat, Yusuf Pakihi mengaku masih ada sejumlah SKPD yang belum merampungkan SPj diantaranya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Sebelumnya, keterlambatan SPj DKP keuangan periode Januari s/d Juni disebabkan kasus dugaan penggelapan anggaran oleg mantan bendahara DKP, Muh Asri, yang hingga kini belum diketahui keberadaanya. (krk-ril/c)
Kepala SKPD Terancam Nonjob
×
