Legislator Minta Izin Alfamart Dikaji Ulang

SENGKANG,BKM — Anggota DPRD Kabupaten Wajo meminta agar izin operasional minimarket Alfamart dikaji ulang. Sebab keberadaannya sangat menjamur, yang dikhawatirkan mematikan perekonomian usaha kecil dan menengah (UKM).
Ketua Baleg DPRD Wajo Junaidi Muhammad, mengatakan menjamurnya minimarket di daerah ini, khususnya Alfamart tidak terkendali. Bahkan disinyalir telah menabrak peraturan daerah (perda).
“Sebagaimana yang tertuang di dalam Perda nomor 21 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, salah satu pasalnya mengamanatkan keberadaan pasar modern atau pertokoan modern harus berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional,” kata Junaedi saat rapat gabungan komisi terkait regulasi aturan toko modern di gedung DPRD Wajo, Selasa (3/11).
Dijelaskan dia, pemerintah menetapkan pasar dan toko modern wajib memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksebilitas wilayah (arus lalulintas), ketersediaan infrastruktur, dan keberadaan pasar tradisional serta warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pasar atau toko modern.
“Bisa dilihat sendiri, apakah keberadaan Alfamart yang menjamur keberadaannya di sini sudah sesuai dalam perda ini? Karena itu perlu kita kaji ulang,” jelasnya.
Politisi PAN Wajo ini mengaku risau dengan nasib UKM atau toko serta kecil milik masyarakat di daerah ini, yang pastinya tersaingi bahkan bisa saja mati akibat berdekatan dengan pertokoan modern tersebut.
“Padahal pemerintah sendiri bersusah payah untuk mengangkat sektor UKM. Tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai, kalau dilihat dari diizinkannya banyak minimarkat berdiri. Bahkan hingga ke tengah perkampungan,” ujarnya.
Sementara Ketua Komis 1 DPRD Wajo Sumardi Arifin, sangat mengharapkan semua stakeholder yang terkait di daerah ini berani menindak tegas toko modern yang keberadaannya melanggar aturan.
“Kita ingin lihat pemerintah di daerah ini apakah bisa setegas itu. Sebab kita yakin banyak pelanggaran yang terjadi, bisa terkait izin ataupun lokasinya,” kata Ketua PKB Wajo ini. (ilo/rus/c)