KPU: Semua Paslon Melanggar

MAMUJU, BKM — Pemilukada Mamuju harus mampu diselenggarakan secara baik dan berkualitas. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju, Hamdan, mengatakan, pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan aturan yang harus dipatuhi pada setiap pasangan calon (Paslon).
Tapi masih banyak item kegiatan yang dilakukan pihak Paslon, justru melanggar aturan yang ada. Bahkan, semua Paslon yang ikut dalam Pemilukada Mamuju ini telah menyalahi aturan yang ada alias melanggar. ”Jadi kami dari penyelenggara (KPU dan Bawaslu, red), telah menyiapkan aturan yang harus dipatuhi setiap paslon. Tapi, dalam serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Paslon itu, telah menyalahi aturan alias melanggar,” tegas Hamdan, kepada BKM di kantornya, Kamis (26/11).
Ditambahkan, dalam pertemuan atau rapat koordinasi antara Muspida dan para SKPD lingkup Pemkab Mamuju, pihaknya sudah menjelaskan dan meminta kepada para peserta Pemilukada Mamuju untuk mematuhi aturan yang ada. ”Tanpa kita mematuhi aturan dalam garis-garis kolidor pada aturan Pemilukada, maka itu bisa menimbulkan permasalahan nantinya. Untuk itu, kami selaku penyelenggara mendesak kepada pihak-pihak untuk dapat mematuhi aturan. Sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada Mamuju ini, dapat berjalan secara baik dan menghasilkan kualitas,” katanya.
Hamdan mengakui, beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan telah ditindaklanjuti dalam proses penindakan hukum bagi oknum-oknum yang terlibat dalam pelanggaran aturan tersebut. Pihak Polres Mamuju yang menangani kasus dugaan pelaanggaran Pemilukada ini pun telah menindaklanjutinya.
”Pelaksanaan Pemilukada ini sudah ada aturannya yang jelas. Marilah kita sama-sama seluruh stakeholder, Paslon, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk senantiasa menjaga kondisi dan keamanan di lapangan nantinya. Sehingga tidak terjadi masalah. marilah kita menjaga kondisi keamanan dan mencitpakan kejujuran dan keadilan. Dan yang lebih terpenting lagi, Pemilukada ini dapat menghasilkan sesuatu yang berkualitas pula,” bebernya.
Ia juga mengharapkan agar tidak ada intervensi kepada pihak penyelenggara. Termasuk para petugas yang ada di tiap TPS dan KPPS. Pihak kecamatan, kelurahan, dan kepala desa harus berperan dan memberi kesempatan kepada pihak petugas penyelenggara Pemilukada. ”Beri kesempatan kepada petugas kami untuk bekerja secara baik. Jangan ada intervensi kepada petugas kami di lapangan,” pintanya.
Pelaksanaan Pemilukada Mamuju ini diharapkan nantinya ada menghasilkan calon bupati yang berkualitas dan penuh kejujuran. ”Kita harapkan dengan anggaran yang begitu besar untuk penyelenggaraan Pemilukada, dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan jauh dari praktik tindak pidana korupsi,” harapnya.
Sementara itu, Panwas Mamuju, Mujadi, mendesak kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan. ”Kami akan terus melakukan pengawasan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Untuk itu, kami telah telah membentuk 571 PPL PPS yang diturunkan ke lapangan. Jika sudah dibentuk pencegahan tapi tetap ada pelanggaran, maka kami akan melakukan penindakan,” tandasnya. (ala/mir/c)