Geliat Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menggunakan tukang ojek sebagai germo sudah menjadi pemandangan umum di Makassar.
Laporan: Ishak-Arif-Muh Yusuf
Jika melintas pada malam hari di Jalan Sungai Saddang dan Jalan Sulawesi pada malam hari, maka mata Anda akan disuguhkan dengan keberadaan sejumlah wanita berpakaian seksi dengan dandanan menor menebar pesona menggaet pria hidung belang.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Makassar dinilai belum maksimal mengatasi praktik prostitusi liar. Tak jarang, ada diantara PSK yang masih berusia belia bahkan masih di bawah umur.
Bukan hanya di Jalan Sungai Saddang dan Jalan Sulawesi. Puluhan PSK juga terang-terangan beroperasi di tepi Jalan Nusantara. Mereka bahkan kian berani dengan terang-terangan mendatangi para pengendara yang melaju pelan ataupun menepi.
“Singgahki cowok, banyak cewek di sini,” sapa seorang PSK seraya mengedipkan mata. Maraknya PSK yang beroperasi liar mengundang keperihatinan warga.
“Pemerintah sebaiknya segera turun tangan menertibkan tempat kumpul PSK liar. Karena kalau dibiarkan terus seperti ini, Makassar tidak bakalan bersih dari tempat maksiat atau prostitusi. Apa lagi, PSK itu sudah terang terangan berdiri di pinggir jalan mencari pelanggan,” ujar Firman, warga Jalan Veteran Utara, Selasa (1/12).
Hal senada dilontarkan Akbar. Menurut dia, pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan tegas untuk mengatasi permasalahan sosial seperti ini. Karena, maraknya PSK beroperasi liar apalagi dengan menggunakan jasa ojek, tentu akan membuat stigma yang negatif untuk kota ini.
“Ini harus segera ditindaki jangan dibiarkan. Seharusnya Satpol PP turun lapangan melakukan penertiban. Kenapa mesti ada kata ragu untuk bersihkan PSK,” kata dia.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar, Iman Hud mengatakan, untuk menegakkan Perda dan Perwali, Satpol tetap harus melakukan kordinasi terlebih dulu dengan instansi terkait.
“Kita ini selalu siap. Kita hanya tunggu arahan dari Dinas Sosial kapan dia siap turun ke lapangan untuk operasi atau penetiban. Kalau kita siap kapan saja,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Muh Yunus Said mengaku instansinya tidak bisa memberikan jaminan untuk membersihakan atau mengurangi fenomena PSK jalanan. Selain PSK, yang juga jadi masalah pelik di Makassar adalah pengemis.
“Ini samaji halnya dengan penjambret atau begal yang ditahan selama 6 bulan di penjara dan dilepaskan kemudian dia pergi ji lagi menjambret. Begitu juga dengan fenomena sosial soal PSK dan pengemis. Kita kewalahan mengatasi masalah ini. Soal efek jera, mereka tidak ada kapoknya,” kata Muh Yunus.
Ia menambahkan, Dinas Sosial hanya bisa melakukan pembinaan untuk mengatasi fenomena sosial PSK dan pengemis di Makassar.
“Kita selalu turun lapangan. Kita pusing mau diapakan itu PSK. Sedangkan kita tidak punya tempat untuk menahan itu PSK, jadi mending kita bina itu PSK baru kembalikan saja di rumahnya,” tukasnya. (arf/cha/b)
