Pansus RDTR Luwu Hadiri Pleno di BIG Jakarta

LUWU, BKM — Panitia Khusus Rencana Detail Tata Ruang (Pansus RDTL) Kabupaten Luwu, Minggu (27/12) bertolak ke Jakarta. Mereka akan mengikuti rapat pleno di Badan Informasi Geospasial (BIG) di ibukota negara itu.
Pansus RDTL dipimpin Ketuanya Muh Ikhlas Redan bersama Sekertaris Pansus Summang dan anggota Yasman Miming, Ishak Sallo, Kasrudin, Andi Firdaus,Yani Mulake dan Rusli Sunali. Ikut pula Ketua DPRD Luwu Andi Muharir dan Wakil Ketua II Ikhsan Sunusi.
Rapat pleno yang dilaksanakan BIG terkait finalisasi Ranperda RDTL dan peraturan zonasi perkotaan Belopa sebagai persyaratan pengesahan persetujuan menjadi Perda RDTL, yang diusulkan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemkab Luwu.
Sekertaris Pansus RDTL Summang, mengatakan Ranperda RDTR Perkotaan Belopa merupakan salah satu ranperda yang lama dibahas. Karena hampir terkait dengan semua stakeholder, dengan domainnya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
“RDTR merupakan kitabnya pembangunan tata ruang perkotaan Belopa. Karena itu, sebelum palu diketuk untuk pengesahan tentu dicermati secara serius,” kata Summang, yang diamini ketua Pansus Muh Ikhlas Redan, kemarin.
Sementara Sekertaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Sofyan Thamrin, menjelaskan agar pembangunan perkotaan Belopa tidak dilakukan secara serampangan, Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Cipta Karya menawarkan untuk membuat zonasi di ibukota kabupaten Luwu di Belopa. Sehingga ke depannya arah pembangunan masing-masing titik akan jelas.
”Untuk penetapan perda RDTL menunggu rekomendasi dan pleno dari BIG dan Kementerian Kehutanan. Sebab masih ada beberapa wilayah kita yang masuk hutan lindung. Nantinya perda ini akan mengatur soal pemukiman. Selain itu, kita mau buat hutan kota antara pasar dan rumah sakit biar tidak amburadul. Jadi tidak bersentuhan langsung. Sebab di daerah manapun memang tidak ada pasar yang berdekatan dengan rumah sakit. Termasuk kantor bupati. Makanya, kita mau atur tataruang ibukota Belopa dengan membuat peraturan daerah,” terang Sofyan.
Selain pansus RDTL, rombongan Pansus BUMDes yang dipimpin Ketuanya Hasdir juga bertolak ke Jakarta untuk melakukan konsultasi ke Bappenas terkait Undang-undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Ikut dalam rombongan Sekertaris Pansus Bahar dan anggota Kasrudin, Wahyu Napeng, Nur Alan Tagan, Andi Firdaus serta Andi Admiral. (wan/rus/c)