MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyayangkan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar yang terkesan tidak transparan dan menutup-nutupi keberadaan oknum legislator malas.
Tidak transparannya BK memyebutkan nama legislator malas karena adanya intervensi dari internal sesama legislator sendiri. Seharusnya BK tidak perlu takut jika memang ada data yang valid.
“Saya sangat kecewa atas sikap yang dipertontonkan BK. Seharusnya data tersebut dipublikasikan agar masyarakat tahu legislator mana yang malas dan rajin,” kata Peneliti Kopel Santa TG di Makassar, Kamis (21/1).
Lanjut Santa TG, tidak adanya transparansi tersebut membuktikan jika BK takut mengambil reziko yang datang dari internalnya sendiri, sehingga salah satu cara agar tidak ada perlawanan yakni menyembunyikan nama oknum legislator malas.
Padahal, jika nama-nama legislator malas di publis ke masyarakat, otomatis yang bersangkutan dapat merasa malu dan memperbaiki tingkat kahadirannya ke depan, jelas Santa.
Sementara itu, Ketua BK Makassar, Agung Wirawan mengatakan, dari 50 legislator di Makassar, hanya sekitar 13 persen atau sebanyak tujuh orang yang dinyatakan malas menjalankan tugasnya. Tujuh orang tersebut masih dalam kategori sedang. Sementara 43 diantaranya dinyatakan rajin.
Agung menjelaskan, hasil penilaian ini tetap berdasarkan pada absensi seluruh agenda di dewan. Tidak hanya rapat paripurna yang menjadi proritas utama penilaian, tetapi sejumlah rapat lainnya seperti pansus, banggar, komisi , bamus dan baleg dijadikan pertimbangan khusus.
Adapun hasil pemeriksaan itu telah disimpulkan 47 persen rajin sekali dan 13 persen malas sedang.
“Kami sudah merampungkan seluruhnya, tidak satupun anggota dewan yang malas sekali mengikuti sejumlah agenda di dewan, semuanya boleh dikatakan rajin. Adapun yang biasa tidak dapat ikut rapat karena ada tujuan dinas di luar dan itu atas seizin pimpinan, jadi tidak tergolong alpa,” kata Agung Wirawan tanpa menyebut tujuh nama oknum legislator malas tersebut.
Bahkan, politisi Partai Demokrat ini tetap bersikukuh untuk tidak menyebutkan nama legislator yang tingkat kehadirannya rendah. Adapun alasan dikarenakan jangan sampai ada riak-riak politik pascadiumumkan. “Saya lakukan dulu komunikasi persuasif agar mereka yang masuk malas kategori sedang ini, jika itu tidak berhasil baru saya sampaikan secara resmi kepada fraksi masing-masing untuk menegur anggotanya,” paparnya.
Lanjut Agung, untuk tingkat kedisiplinan sama sekali tidak ada yang harus dipublikasikan. Seluruh legislator kata dia, sama-sama menjunjung etika dengan baik. Adapun bebera sidang paripurna yang perna terjadi riak-riak tidak mencederai kedisiplinan melainkan masuk pada dinamikan dalam sidang. “Memang ada pemumulan meja dalam sidang terjadi, tapi itu bukan menghardik, hanya ingin melakukan interupsi kepada pimpinan sidang yang tidk dapat menenangkan jalannya sidang,” paparnya.
Agung menambahkan, keputusan ini tanpa intervensi dari siapapun. Bahkan salah satu unsur pimpinan di dewan, BK pernah mengeluarkan surat semacam peringatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Makassar, Farouk M Meta. Saat itu, kata dia, Farouk sedang tidak fokus menjalankan tugasnya di dewan serta banyak agenda di luar yang tidak ada kaitannya dengan tugas seorang legislator, sehingga BK memandang sebagai pimpinan kolektif kolegial harus fokus.”Ketua DPRD kita berikan surat semacam imbauan agar pimpinan tidak lowong,” paparnya.(ita/war/c)
