MAKALE, BKM — Pembangunan wisata religi monumen Yesus Memberkati di Buntu Burake Makale yang telah memakan waktu empat tahun dengan total anggaran dengan menguras anggaran hingga Rp 30 miliar hingga kini belum rampung.
Hal ini menuai sorotan dari berbagai pihak salah satunya dari Serikat Pemuda Toraja (SPT). SPT menilai anggaran yang sudah puluhan miliar dihabiskan sementara pembangunannya sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan dalam klausul kontrak.
Proyek mulai dikerjakan tahun 2012 dan mestinya selesai Agustus 2015. Hal ini diduga telah terjadi mark up anggaran.
Apalagi tahun anggaran 2016 wisata religi tersebut kembali mendapat kucuran dana APBN sebesar Rp.6 milyar untuk kelanjutan pembangunan, dan Rp 150 juta APBD untuk pengecetan, petugas Kejaksaan dan Polisi diminta segera melakukan pengusutan.
Aneh sekali bangunan wisata religi tersebut sebab alas haknya berupa pengalihan hak kepada Pemda menjadi asset daerah hingga kini belum jelas, bahkan komisi tiga DPRD Tana Toraja sudah melakukan reses, dan menemukan sejumlah masalah, terang Jens Batara Marewa, aktipis SPT kepada “BKM” Senin (1/2) di Makale.
Dijelaskan Jens Batara, melihat wisata religi Burake prospeknya kedepan menjanjikan mendorong peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila terkelola dengan baik, tidak ada jalan lain Pemda perjelas status tanah lokasi dan areal monument.
Hal ini sangat penting karena sangat lucu jika dikemudian hari mega proyek dirintis mantan bupati Theofilus Allorerung digugat masyarakat, dan tanda-tanda serta ciri kearah tersebut sudah terlihat, sebab ditengarai ada kelompok dan oknum ingin menguasai bangunan pemerintah tersebut dengan dalih pengelolaan Wisata Religi Burake (WRB) akan dikelola yayasan.
Kelompok dan oknum ingin manfaatkan WRB, lanjut Jens Batara, SPT tidak sependapat dan protes sebab sangat aneh dan lucu jika bangunan milik pemerintah dikelola swasta yang hanya mengeruk keuntungan pribadi.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan dikonfirmasi jelaskan, semua yang namanya asset pemerintah alas hak dan kepemilikan harus jelas, baik WRB, agro wisata Pango-Pango, maupun Bandar udara Mengkendek.
Turunnya komisi tiga sidak dan reses kesejumlah bangunan mengecek kondisi sebenarnya dilapangan, pimpinan dewan apresiasi sebagai bentuk pengawasan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Pasalnya hasil epaluasi program dan serapan anggaran 2015 lalu dilaporkan pimpinan SKPD banyak masalah dilapangan, sehingga efektifkan penggunaan anggaran dewan terus melakukan pengawasan, dan jika memang terjadi tindak pidana Kejaksaan dan Polisi segera melakukan penyelidikan, kata Andareas Tadan (gus).
==========
