MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ternyata berada di Jakarta untuk mempertanyakan terhambatnya pelaksanaan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya, mutasi baru bisa dilaksanakan jika sudah turun surat dari komisi Aparatur Sipil Negara.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh, Senin (1/2) membenarkan hal tersebut. Menurut Ibe sapaan akrabnya, dia belum bisa memastikan kapan pelaksanaan mutasi pejabat dilakukan. Apalagi, wali kota masih berkoordinasi ke pusat terkait pelaksanaan mutasi tersebut.
“Pak Wali masih dia urus pelaksanaan mutasi. Sekarang ini pak wali di Jakarta untuk melakukan koordinasi,” ujar ibe.
Sementara itu, Wali Kota Makassar yang dihubungi melalui via ponselnya belum mendapatkan jawaban kapan kepastian mutasi pejabat di pemkot.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Makassar tidak sabar lagi untuk “membuang” pejabat yang tidak efektif lagi bekerja sesuai visi dan misi Pemkot Makassar.
“Saya sangat gelisah dan tidak tahan lagi untuk melakukan mutasi pejabat. Hanya saja, lagi-lagi terhambat oleh penyuratan ke Komisi ASN,” tegas Danny baru-baru ini.
Meski begitu, jelas Danny, pelaksanaan pelantikan pejabat lingkup Pemkot Makassar tetap akan dilakukan.”Saya masih membicarakan dengan pusat terkait pelaksanaannya ini. Tapi yang jelas mutasi pejabat tetap saya laksanakan,” ujarnya.
Apalagi, selama tiga bulan lalu dalam kurung tahun 2015, wali kota berlatar belakang arsitek ini telah melakukan evaluasi kinerja pejabat mulai penyerapan anggaran di triwulan ketiga dan keempat, juga melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat.
Sebanyak 26 kepala SKPD yang masuk daftar merah dari total 52 SPKD yang berada dilingkup Pemkot Makassar masuk dalam daftar untuk diganti. Bahkan tidak ada istilah beking-membeking untuk mengangkat seorang pejabat.
“Saya pastikan 1.000 persen, mutasi pejabat kali ini tidak ada bekingan dan sama sekali tidak mengenal bekingan. Siapapun bekingannya, kalau memang kinerjanya kurang baik tetap saja dimutasi. Karena mutasi yang dilakukan benar-benar mencari pejabat yang bertanggungjawab menjalankan amanah untuk kemajuan Kota Makassar,” tandas Danny sapaan akrabnya.
Ia juga mengaku telah mengantongi beberapa nama pejabat lingkup pemkot yang siap dimutasi. Pejabat yang akan dimutasi, jelas Danny disebabkan dua faktor yakni karena pensiun dan kinerja pejabat yang tidak memuaskan dan tidak bisa mensinergikan program pemerintah untuk menjadikan Makassar menjadi lebih baik.”Saya usahakan mutasi dilakukansecepat mungkin dan mungkin secara mendadak. Yang jelas sebanyak 50 persen pejabat akan diganti. Saya sudah kantongi semua nama-nama pejabat yang siap di mutasi untuk kategori yang memiliki kinerja yang buruk. Mereka dari kepala dinas, camat, lurah yang tidak memiliki kemauan untuk berubah, loyal, dan bersinergi dengan program pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mulai menagih janji wali kota untuk melaksanakan mutasi pejabat.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Irwan ST menegaskan, pergantian atau pegeseran pejabat idealnya dilaksanakan pada bulan Januari. Alasannya, anggaran yang membiayai program dari seluruh SKPD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 belum efektif berjalan.
“Kita harap pak wali secepatnya merealisasikan janjinya, agar penggunaan anggaran oleh masing-masing SPKD tidak terganggu dengan isu mutasi,” harapnya.
Belum lagi, lanjut Politisi Partai PKS itu, mutasi memang penting dilaksanakan awal tahun, sebab jika dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret bisa saja mempengaruhi kinerja setiap SKPD yang pejabatnya berganti.
Misalnya, ujar Irwan ST, pejabat pengganti akan kaku melaksanakan program kerja dari pejabat sebelumnya, karena program dan anggarannya sudah berjalan.
“kita bisa lihat pada mutasi tahun lalu yang dilaksanakan Maret, enam bulan pertama hampir seluruh serapan SKPD jauh dari yang kita harapkan. Ini karena, penggunaan anggaran sementara berjalan dan ada pejabat baru yang tidak terlalu paham dengan program pejabat sebelumnya,” paparnya.
Politisi dua periode ini juga meminta, pelaksaanaan mutasi harus secara serentak. Jangan ada lagi, pelantikan berbeda waktu antara pejabat eselon II, III dan IV.”Kita harap disatukan saja. Kekhawatiran kita, bisa saja antara kepala dinas dengan kabidnya tidak sejalan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir juga ikut mendukung percepatan mutasi yang rencananya akan dilaksanakan bulan ini.
Menurut Politusi Partai Golkar itu, mutasi ini selain penyegaran juga untuk melakukan pembenahan organisasi. Sebab tidak semua SKPD yang ada kinerjanya bagus.
“Kita hanya mendukung, tapi apapun itu, mutasi adalah kewenangan penuh dari pak Wali,” kata Wahab.
Wahab berharap, pergantian pejabat harus dilakukan seselektif mungkin, mana yang memiliki etos kerja tinggi dan tidak. Jangan lagi ada SKPD yang tidak paham dengan ide wali kota.”Tidak main tunjuk saja, orang-orang yang akan ditunjuk harus yang layak betul, baik dari segi pangkat dan jenjang pengalaman,”tambahnya.(arf/b)
