Hipma Minta Sertifikasi Guru Non PNS Dibayarkan

GOWA, BKM — Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) DPP Gowa kembali beraksi di jalan. Mereka turun melakukan demo untuk meneriakkan aspirasi para guru non PNS terkait lambannya pembayaran sertifikasi mereka.
Puluhan aktivis Hipma Gowa ini mendatangi kantor Pemkab, kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi para guru non PNS tersebut, Senin (1/2) siang.
Mereka meminta agar keterlambatan.pembayaran tunjangan sertfikasi tersebut ditransparansikan agar ditahu masalahnya kenapa lamban dibayarkan.
Dalam aksi tersebut, para aktivis Hipma ini membawa spanduk dan karton bertuliska sejunlah kecaman dan tuntutan. Awalnya unjuk rasa yang berlangsung di perempatan pintu masuk Kantor Pemkab Gowa itu berjalan kondusif dengan pengawalan puluhan personil Polisi dan Satpol PP.
Mahasiswa memasang blokade dengan memarkir mobil truk di perempatan dan membakar ban. Tiba-tiba suasana demo tertib itu menjadi buyar setelah seorang pria berbaju kuning bertulis ‘Adnan’ memaksa para mahasiswa untuk bubar.
Karena diganggu, para mahasiswa pun terpancing emosinya dan berusaha melabrak pria berbadan tinggi itu. Para aparat pengamanan yang mengawal aksi itu langsung menengahi.
Ketua DPP Hipma Gowa, Nurdin Beta dalam orasinya, meminta penjabat Bupati Gowa, HM Sidik Salam memeriksa Bendahara Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda (Dikorda) Gowa, Rusdin Tunru yang dituding sengaja mengalihkan pencairan dana sertifikasi itu ke rekening pribadi. “Kami meminta karateker bupati menjelaskan terkait bendahara Rusdin Tunru selaku bendahara Dikordai yang kini dikabarkan telah tertangkap tangan melakukan pencairan dana sertifikasi non PNS di Jakarta beberapa waktu lalu, ” teriak Nurdin Beta sebelum memimpin aksi demoini ke DPRD dan Polres Gowa.
Sementara itu, Sekkab Gowa, H Muchlis di kantornya kepada sejumlah media membenarkan jika sejumlah guru non PNS belum menerima dana sertifikasi tahun 2015. Menurut mantan Ketua Bappeda Gowa ini, keterlambatan itu bisa saja disebabkan proses verifikasi yang belum selesai.
“Biasanya guru klaim begitu (lulus verifikasi), tapi biasanya ada verifikasi sebagai persyaratan apakah dinilai cukup, seperti jam mengajar atau karena ada tugas tambahan. Mereka menganggap layak namun dalam verifikasi itu masih belum termasuk,” jelas Muchlis. (sar)