TAKALAR, BKM — Kejaksaan Negri (Kejari) Takalar mengaku masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulsel guna mengetahui nilai kerugian negara yang ditimbulkan pada proyek docking (tempat peristirahatan kapal.red) di Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 800 juta tersebut mulai ditelisik pihak kejaksaan setelah dinyatakan gagal rampung. Kasus ini juga mencuat karena adanya perubahan pada rencana anggaran belanja (RAB) proyek tersebut.
“Kasus proyek docking sudah naik ke tahap penyelidikan. Kita juga masih menunggu hasil audit BPK RI untuk mengetahui apakah ada unsur merugikan negara dalam proyek ini atau tidak,” jelas Kepala
Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) UJang Supriadi, Rabu (17/2).
Dalam kasus ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat terkait. Mereka yang diperiksa, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Takalar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan proyek docking. Adapun tim audit BPK nantinya akan turun ke lokasi proyek. Aduit itu, kata Ujang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Kita suda mintai keterangan mereka sebagai saksi. Yang jelas indikasi awal bahwa pengerjaan pada proyek tidak mencapai 60 persen. Dalam waktu dekat ini tim audit akan turun ke lokasi bangunan,” jelas Ujang Supriadi.
Ujang juga mengaku, kalau terjadi kesalahan pada proyek, dimana pemberi kegiatan, dalam hal ini DKP melakukan pemindahan lokasi bangunan tanpa mencantumkan dalam DIPA. (ari-ril/c)
Proyek Docking Tunggu Hasil Audit BPK
×
