Pasca Pengesahan PPP Muktamar Bandung

MAKASSAR, BKM–Ketua DPW PPP Sulsel HM Amir Uskara menegaskan tidak akan menerbitkan surat pemecatan atau usulan pergantian antar waktu (PAW) bagi kader partai berlambang ka’bah yang selama ini berada dalam kubu ketua DPP Djan Faridz dan Ketua DPW PPP Sulsel Taufiq Zainuddin.
Penegasan tersebut disampaikan Amir uskara menanggapi keluarnya keputusan Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung di warkop Raden Bentar Panakkukang, Kamis (18/2). “Pada posisi seperti ini saya tentu meminta agar arahnya tetap untuk islah. Kita belum berfikir masalah sanksi, kalau kemarin kita maklumi,”ujar Amir yang juga anggota DPR RI ini.
Meski demikian, mantan anggota DPRD Sulsel ini menegaskan kalau ada kader yang masih menolak, maka niatnya tentu hanya ingin menghancurkan partai.
Menurutnya, dengan keluarnya keputusan Kemenkumham, maka semua harus solid dengan hasil Muktamar Bandung, semua kader yang masih berlawanan tetap akan diajak, kecuali yang tetap tidak ingin bergabung.
Terkait hasil PAW legislator PPP dari H Zulfikar yang telah meninggal dunia keada Andi Mappijanci yang terjadi di DPRD Sinjai, mantan Wakil Ketua DPRD Gowa ini akan mengajukan gugatan secara pidana, perdata maupun tata usaha negara.
“Pidananya, karena ada persekongkolan jahat dalam melakukan proses PAW, perdatanya karena terkait kerugian yang dialami oleh partai serta TUNnya karena penerbitan SK,”ujar Amir.
Amir juga akan melaporkan komisioner KPU Sinjai di DKPP. (rif)