KOORDINATOR Devisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Muzaddaq mengatakan, dari pantauan Kopel selama ini, sangat jarang agenda reses yang dilaksanakan anggota dewan bisa tuntas hingga ke pokok permasalahan warga.
Hal ini kata dia, karena sebagian legislator menggaggap reses sebagai libur jam kerja, sehingga wajar-lah jika warga kesal dan marah.
“Melihat hasil pada tahun lalu, banyak dewan tidak serius. Bahkan mereka banyak keluar kota bersama dengan keluarganya, jadi wajar jika warga banyak yang tidak percaya kepada dewan karena hanya janji-janji saja,” kata Muzaddaq, kemarin.
Lanjutnya, alasan lain dianggap kegiatan reses tidak maksimal dan hanya mendapat cacian saja, karena diakibatkan tidak ada bantuan dana untuk membantu memetakan kondisi masyarakat, mulai dari politik, ekonomi dan sosial yang tidak dijalankan sesuai permintaan masyarakat di Musrembang.
“Seharusnya sesaat sebelum reses, dewan mengetahui kondisi di lapangan. Begitupun kalau dewan di kritik tidak boleh marah, mereka harus paham bagaimana juga kondisi warga,” katanya.
Lebih jauh, ujar Muzaddaq, masalah yang muncul saat reses karena legislator terkadang mendatangi masyarakat yang dominan memilihnya saat pemilihan legislatif (pileg) lalu, sehingga hal ini telah membuat masyarakat yang memilih kandidat lain dipandang sebelah mata sehingga tidak mendapat perhatian.
“Wajar jika warga luapkan emosinya dengan mencaci. Mungkin ada yang mereka tidak senang selama ini,” jelasnya.(ita/war/c)
Kopel: Tak Boleh Marah Jika Dikritik
×
