Hujan Interupsi, APBD Dipending Lagi

JENEPONTO, BKM — Rapat paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 yang sedianya berlangsung di kantor DPRD Jeneponto, Kamis (10/3) siang diwarnai hujan interupsi.
Setidaknya ada empat legislator yang menyatakan keberatan untuk menetapkan APBD Jeneponto tahun 2016 dengan sejumlah alasan. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu juga terpending dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
Adapun empat legislator yang melayangkan interupsi masing-masing, Ketua Komisi I Fraksi PKS, Thahal Fasni, angota Komisi III Fraksi PAN, Asdin Basoddin Beta, anggota Komisi IV Zainuddin Beta serta anggota Komisi II, Ikram Ishak Iskandar.
“Mohon maaf pimpinan, berhubung komisi satu belum memasukkan angka ke APBD Jeneponto akibat adanya persoalan yang belum sesuai degan sejumlah SKPD, kiranya pimpinan untuk menunda penetapan APBD ini, agar terdapat kesesuaian apa yang diharapkan bersama anatara eksekutif dan legislatif,” ujar Thahal Fasni.
Interupsi Thahal disambung, Asdin Basoddin Beta. “Kami juga tidak jauh beda dengan komisi satu bahwa masih ada perbedaan angka dengan SKPD, sehingga kami minta agar rapat ini diskorsing untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dengan legislatif,” sambung Asdin Basodding.
Sementara Zainuddin Bata dalam interupsinya mengatakan, bahwa pihaknya menginginkan persamaan presepsi dalam persoalan angka di APBD 2016 dengan alasan menghindari persoalan yang bisa muncul pasca penetapan nanti.
“Ada perbedaan angka antara pandangan legislatif dengan eksekutif yang belum ada titik temu, maka diminta pimpinan sidang skorsing dulu penetapan APBD ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Ishak. Setelah mendengar permintaan tiga koleganya, maka pihaknya di Komisi II juga bersepakat untuk meminta paripurna penetapan dipending hingga ada kesepakatan antar kedua lembaga daerah ini.
Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin di hadapan eksekutif kemudian memutuskan untuk menskorsing paripurna hingga pukul19. 00 Wita.
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar yang ditemui sebelum paripurna membenarkan jika sejumlah komisi dan SKPD belum menyatukan presepsi, khususnya defisit anggaran yang saat ini mencapai hingg 6 presen.
“Sampai sekarang masih deadlock karena dewan masih mempertanyakan soal daefsit 6 porsen, padahal kami sudah tuangkan di Perbup 2015 tentang ambang batas defisit hanya 3 porsen, makanya kami tidak mau kalau dewan ngotot di atas ambang batas,” jelas Iksan.
Iksan mengaku, jalan terkahir yang bisa diambil ketika kedua pihak nantinya tidak menemukan titik temu, maka pihaknya akan kembali melahirkan Perbup baru.
“Itu mami jalan terkahir kalau legislatif masih mgotot defesit di angka 3 porsen,” timpal Iksan. (krk-ril)