Siap-siap Macet Parah di Simpang Lima

MAKASSAR, BKM — Para pengguna jalan yang hendak melintas di simpang lima bandara Sultan Hasanuddin-jalan tol, bersiap-siaplah untuk menghadapi kemacetan yang lebih parah dari biasanya. Sebab hari ini, Sabtu (12/3), Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar mulai mengujicobakan jalan samping yang saat ini terus digenjot penyelesaiannya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Makassar-Takalar Satker Jalan Metropolitan BBPJN VI, Marlyn Ramli menjelaskan, hari Sabtu (11/3) ini jalan samping simpang lima akan diujicobakan. Pada saat yang bersamaan, jalan utama poros simpang lima tetap akan digunakan.
“Jadi mulai besok (hari ini, red) jalan samping mulai akan diujicobakan untuk melihat efektifitas penggunaannya, sekaligus mempelajari seperti apa rekayasa lalulintas yang akan dilakukan,” ungkap Marlyn.
Rencananya, jalan utama simpang lima mulai akan ditutup permanen pada 14 Maret. Karena pada 15 Maret, pelaksana kegiatan akan memulai pengeboran untuk pembuatan jalan underpass yang mengarah ke Kabupaten Maros. Diperkirakan pengeboran akan memakan waktu enam bulan untuk memancang tiang-tiang konstruksi.
Terkait rekayasa lalulintas yang akan diterapkan di simpang lima ketika jalan utama telah ditutup, Marlyn mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dirlantas Polda Sulselbar untuk mengatur arus kendaraan di sana.
Saat ini ada sekitar 14 petugas Direktorat Lalulintas (Ditlantas) yang bertugas di sekitar underpass, ditambah petugas K3 dari pelaksana proyek. Jika nantinya dibutuhkan lebih banyak personel, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditlantas untuk penambahan.
Untuk mengetahui progres pembangunan underpass simpang lima, delapan anggota DPRD Sulsel dari Komisi D memantau kegiatan yang dilakukan di simpang lima. Mereka juga ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan.
Anggota DPRD yang melakukan pemantauan, yakni Selle KS Dalle, Sugiarti Mangun Karim, Jumardi Haruna, Kadir Halid, Imran Tenri Tata, Alex Palinggi, Ariady Arsal, dan Pendi Bangadatu.
Salah seorang anggota Komisi D DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan, secara teknis, pembangunan di simpang lima tidak ada masalah. Kecuali ada sedikit persoalan terkait pembebasan lahan. Masih ada tiga bidang lahan yang bersoal.
Menurutnya, proyek untuk kepentingan umum ini tidak boleh terganggu dengan hanya satu sampai tiga pemilik lahan saja. Dia meminta pihak balai segera menuntaskan persoalan itu.
”Pekerjaan tidak boleh terkendala hanya karena ada pemilik lahan yang egois. Namun untuk menyelesaikan persoalan itu, harus dilakukan secara persuasif,” ujar Selle.
Soal rekayasa jalan yang akan dilakukan, dia mewanti-wanti pihak balai untuk seefektif mungkin menerapkannya sehingga persoalan kemacetan yang diperkirakan akan semakin parah pascapenutupan jalan utama, bisa diminimalisir.
Senada dengan Selle, anggota komisi D DPRD Sulsel lainnya, Kadir Halid menjelaskan, terkait lahan yang bermasalah, sebenarnya sudah dilakukan langkah konsinyasi. Namun ada satu pemilik lahan yang sulit melepaskan lahannya lantaran tidak tahu mau pindah ke mana.
Dia melanjutkan, sang pemilik lahan meminta agar dicarikan lahan lain dan rumah baru. “Ini yang sulit. Tetapi kalau sudah sampai pekerjaan di sini, ya kita minta eksekusi. Kita kembalikan ke aturan saja,” tegas Kadir di sela-sela kunjungan.
Dua lahan lainnya sebenarnya sisa menunggu penyelesaian dari pihak keluarga. Satu lahan sudah dieksekusi, tetapi karena masih bersengketa sehingga belum dikerjakan. Satu lagi, masih menunggu pemilik lahan yang tinggal di luar daerah. (rhm/rus)