PINRANG, BKM–Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah forum tertinggi partai, yang salah satu agendanya adalah membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan Rekomendasi.
Ada beberapa isu utama yang akan diusulkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Pinrang untuk dimasukkan kedalam keputusan resmi Muktamar.
Ketua DPC PPP Pinrang, Andi Thamrin mengatakan, Muktamar VIII PPP harus menegaskan komitmen setiap kader, mulai dari DPP, DPW sampai DPC terkait kaderisasi. “PPP adalah partai kader, pencapain pucuk tertinggi disetiap struktur partai harus melewati proses kaderisasi dipartai. Ini diperlukan untuk meminimalisir dan sebagai imunitas kader dari pihak luar yang merusak struktur partai. Ini perlu ditegaskan kembali dalam forum muktamar VIII nantinya,”ujar Thamrin, Senin (4/4).
Selain penguatan kaderisasi, menurut Andi Thamrin, DPC PPP Pinrang juga akan mengusulkan kembali perubahan nomenklatur, dari DPC menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk kabupaten kota, dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) menjadi DPC untuk tingkat kecamatan sebagai bentuk penguatan struktural. “Perubahan nomenklatur sebagai bentuk penataan struktural, dalam hal persiapan PPP menghadapi verifikasi parpol nantinya,” terang anggota DPRD Pinrang ini.
Selain isu internal, penguatan kaderisasi dan perubahan nomenklatur, DPC Pinrang juga akan memberikan masukan ke forum Muktamar terkait Revisi undang-undang pemilihan kepala daerah, “Undang-undang kepala daerah harus menjadi konsen utama PPP sebelum undang-undang ini direvisi, subtansi utamanya adalah terkait calon tunggal, partai pengusung calon kepala daerah serta sengketa hasil pemilihan. Dalam pandangan DPC Pinrang, berharap Muktamar VIII bisa memberikan rekomendasi kepada Fraksi PPP DPR RI untuk benar-benar mengawal secara maksimal pembahasan revisi undang-undang pilkada tersebut,”tegasnya.
Joko Widodo Buka Muktamar
Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan akan membuka secara resmi Muktamar Islah PPP 8 April mendatang.
Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara sendiri saat ini, tengah mempersiapkan keberangkatan kader PPP di Sulsel, untuk menghadiri Muktamar tersebut. Namun terlihat berbeda pasalnya Djan Faridz hingga saat ini tetap ngotot untuk tidak hadir dalam Muktamar tersebut.
Undangan Muktamar yang akan digelarpun telah disebarkan kepada seluruh DPW PPP se-Indonesia, yang ditandatangani langsung pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung dibawah kepemimpinan Suryadharma Ali (Ketua Umum DPP PPP) dan Romahurmuziy (Sekjend DPP PPP).
Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara mengatakan, sejumlah pengurus partai hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan pun sudah memutuskan untuk hadir karena akan dibuka langsung Presiden RI. “Rencanaya akan dibuka sama pak Presiden dan hampir semua kader PPP yang ada di sana (kubu Djan) seperti Pak SDA dan keluarganya semuanya sudah kembali,” ungkap Amir yang juga anggota DPR RI ini.
Amir melanjutkan, bahwa Romi panggilan Romahurmuziy tidak akan tinggal diam dengan sikap yang ditunjukkan Djan. Ia mengatakan, Romi hingga sekarang masih tengah berusaha meminta Djan untuk hadir dalam Muktamar nanti. “Kalau kita sampai sekarang, sampai kita mau berangkat kita akan ajak yang punya niat dan berpikir untuk kepentingan partai sampai 8 April nanti. Kalau sampai tanggal 8 tidak hadir, yang jelas sudah kita ajak dan kita tidak akan memaksa,” tambah Amir.
Apabila hingga Muktamar selesai digelar dan Djan tetap tidak hadir, maka dapat dipastikan Djan tidak akan dimasukkan dalam struktur kepengurusan PPP yang baru. “Tidak bisa kita masukkan kalau tidak ada orangnya yang hadir saat Muktamar, kan bahaya. Yang namanya kader mau membesarkan partai kan harus ada pernyataan bersedia mau jadi pengurus,”pungkasnya. (gub-ita/rif/c)
