JENEPONTO, BKM — Sejumlah legislator Jeneponto kembali mengeluh. Kali ini, mereka mempertanyakan lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 yang berdampak pada belum terbayarnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mereka.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto, Hasbulah Mangung salah satu legislator yang kencang meyuarakan kondisi tersebut.
Dia mengaku, SPPD 40 legislator Jeneponto belum terbayar sejak 7 bulan lalu. Akibatnya, anggaran SPPD legislator tersebut kini masuk daftar utang Pemkab Jeneponto untuk tahun 2015.
“Sekarang sudah memasuki pertengahan bulan ke empat atau April 2016 belum juga ada keluar dana. APBD 2016 belum cair lantaran menunggu keluar Perbup APBD,” keluh Hasbuah Mangung, akhir pekan kemarin.
Kondisi ini, kata dia, makin terpuruk terlebih pada 1 Juni mendatang, Pembak akan menggelar tiga perhelatan akbar di bulan Juni mendatang.
“tanggal 1 Juni hari jadi Kabupaten Jeneponto yang ke 153. Di hari yang sama juga digelar hari jadi Satpol PP ke 66 dan hari Linmas ke 54. Saya yakin jika uang tidak kucur bulan Mei 2016,” keluhnya lagi.
Kepala Kasda Kabupaten Jeneponto, Syahrir Rani yang dimintai tanggapannya mengatakan, anggaran rutin di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum ada yang cair, ternmasuk anggaran Sekretariat DPRD Jeneponto.
“Memang belum ada yang cair. Kita juga masih menunggu. Kemuingkinan sekitar tanngal 24 April 2016 anggaran baru turun,” jelas Syahrir Rani. (krk-ril)
SPPD Belum Cair, Legislator Mengeluh Lagi
×
