Parkir Liar Semakin Tumbuh Liar

MAKASSAR, BKM– Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah DPRD Makassar, Abdul Kadir mengaku masih kurang puas dengan kinerja Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar yang belum dapat mensterilkan titik parkir yang dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Menurutnya, secara menyeluruh kinerja PD Parkir di bawah pimpinan Irianto Ahmad telah mengalami perkembangan pesat dari segi pendapatan.
Hanya saja menurutnya, setelah lewat dari tiga bulan masa kerja, titik parkir liar yang dikuasai oleh orang luar masih terjadi dan meresahkan masyarakat, bahkan cenderung makin subur.
“Perubahan secara umum nampak, tapi kita berharap parkir liar itu tidak tidak bebas memungut uang rakyat, saya lihat juga di Losari itu pelan-pelan akan seperti dulu lagi parkirnya,” Kata Abdul Kadir di konfirmasi, Minggu (24/4).
Legislator Partai Hanura ini menambahkan, kehadiran PD Parkir dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak boleh puas atas pencapaiannya merombak sistem dilingkup pegawainya sendiri, kesuksesan itu harus juga diperlihatkan diluar dengan menghapus penarikan yang tidak jelas.
“Kita jadi risih jika melihat ada penarikan parkir tanpa ada karcis yang diberikan. Ini tanggungjawab PD Parkir menuntaskannya,” ujarnya.
Kadir menambahkan letak titik penarikan liar masih banyak terseber di toko supermarket, warung makan dan warung kopi, bahkan di Losari yang sebelumnya tidak dihilangkan penarikan biaya parkir kini dari beberapa bulan belakangan sudah muncul kembali, bukan hanya itu pada wilayah perkatoran juga disebut masih ada penarikan liar.
Senada dengan Legislator lainnya, Fasruddin Rusli Legislator Fraksi Gerindra menilai pekerjaan rumah PD Parkir memang paling berat pada penarikan liar. Dia menjelaskan kerugian pemerintah dari parkir yang dikuasai oleh preman cukup besar, terutama pada parkiran restoran yang menggunakan bahu jalan dan tempat resepsi pernikahan.
Fasruddin mencontohkan salah satu Restoran dan gedung resepsi pernikahan yang dikuasai oleh premen diantaranta Restoran Bambuden I,II dan III di jalan Gunung Lantimojong, Gedung Imim Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Balai Pertanahan dan Gedung Mulo masing di Jalan AP Petarani, keseluruhan gedung itu disebut telah menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir sementara uang parkir dikelolah oleh pihak yang tidak jelas alias jukir liar.
“PD parkir harus mengambil alih lahan yang potensial itu. Selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tentunya juga pelayanan pada masyarakat, tarifnya pasti sesuai dengan aturan bukan kemauan preman,” jelasnya.(ita/war)