Kasus Pengadaan Brosur Diskominfo Rp2 M Didalami

MAKASSAR, BKM — Tim Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terus mendakami kasus dugaan penyimpangan pengadaan brosur senilai Rp 2 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.
Sejauh ini, pihak Kejari masih dalam tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldana dan baket) terkait kasus ini.
“Kita masih terus menggali informasi dan keterangan terkait proyek itu,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman, Rabu (25/5).
Jika nanti ada ditemukan indikasi penyimpangan dalam proyek itu, kata Deddy, maka tim akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak pihak terkait.
“Kalau nanti intelejen menemukan ada indikasi penyimpangan, tentu pihak terkait akan kita panggil,” tandasnya.
Sementara Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Fajar Anugrah Setiawan mengatakan, timnya saat ini sedang fokus mengali dan mencari bukti bukti terkait kasus tersebut. Intinya, kata Fajar, dalam penyelidikan kasus ini kejaksaan akan bekerja profesional. “Siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan kita proses sesuai hukum,” tegasnya.
Fajar menuturkan, jika pengadaan brosur di Diskominfo pada tahun 2015 lalu itu, merupakan program Pemerintah kota Makassar. Hanya saja, dana senilai Rp2 miliar itu dinilai buang-buang anggaran dan program itu dijalankan dengan sia-sia.
Diketahui, Diskominfo telah mencetak lebih dari 500 ribu lembar brosur untuk disebar dan ditempel di 500 rumah sebagai petunjuk bagi warga untuk layanan publik.
Di dalam brosur terpadu itu, isinya penjelasan kemudahan mendapatkan layanan pemerintah. Namun, apa yang dilakukan tidak sesuai harapan. Isi brosur terpadu sekadar sosialisasi program, serta tidak ada petunjuk atas layanan Pemkot Makassar.
Seharusnya isi brosur memuat petunjuk layanan Home Care, Sampah Tukar Beras, Layanan Jaga Kota, hingga cara memperoleh Smart Card. Namun dalam brour hanya memuat layanan Smart City.
Bahkan hingga kini, brosur yang rencananya akan dibagikan ke 500 rumah tersebut, tidak pernah terealisasi dan dibagikan ke rumah warga. (mat-ril)