Kejari Siap Usut Anggaran Seragam Dispenda

MAKASSAR, BKM –Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman mengaku tidak akan tinggal diam terkait laporan indikasi penyimpangan pengadaan seragam dinas pegawai di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar.
Deddy bahkan siap menurunkan tim untuk mencari serta menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti awal terkait dugaan tersebut. “Nanti saya akan coba turunkan tim, untuk menelusuri kasus ini,” tegas Deddy.
Hanya saja Deddy mengaku belum bisa berkomentar terlalu jauh terkait informasi tersebut. Dia berdalih sejauh ini belum ada yang pernah melaporkan secara resmi ke pihak Keajari Makassar, terkait soal adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam dinas di Dispenda Pemkot Makasssar.
“Sejauh ini belum ada yang melaporkan kasus ini kepihak kami,” tandasnya.
Namun Deddy tidak menampik, jika dirinya akan menelusuri kasus ini guna menacari tahu, apakah memang benar ada indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut atau tidak.
Seperti dilansir sebelumnya, ratusan pakaian untuk pegawai Dispenda Kota Makassar yang dijahit di Armaeda Tailor, Jalan Kakatua bersoal.
Pasalnya, pemesanan untuk dua stel pakaian yakni Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Linmas belum juga kelar. Padahal, pakaian tersebut telah dipesan selama hampir setahun atau pertengahan 2015 lalu.
Bahkan, anggarannya-pun telah disiapkan dan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015.
Hal ini terkuak setelah puluhan pegawai Dispenda Kota Makassar ramai-ramai mendatangi penjahit Armaeda Tailor, Kamis (25/5) lalu.
Malahan yang lebih mengejutkan pegawai, dari pengakuan pihak penjahit Armaeda Tailor ternyata biaya untuk pengadaan satu stel pakaian hanya sebesar Rp250 ribu, sementara yang dianggarkan Dispenda sebesar Rp600 ribu per stell.
“Berulang kali kita ke penjahit menanyakan kapan pakaian selesai dijahit, ternyata belum jelas kapan. Bahkan kita menemukan info kalau harga satu stell pakaian hanya Rp250 ribu, sementara yang dilaporkan penanggungjawab di Dispenda sebesar Rp600 ribu per stell,” jelas pegawai Dispenda yang ingin dirahasiakan namanya.
Ia menambahkan, pegawai tidak mempersoalkan apakah anggarannya berbeda atau tidak. Hanya saja, yang terpenting kata dia, pakaian dinas untuk pegawai bisa segera kelar untuk bisa digunakan beraktivitas di kantor. ”Baju kita rata-rata sudah tua dan usang, kita butuh pengadaan baju yang baru agar lebih fress bekerja,” harapnya. (mat-ril)