MAKASSAR, BKM — Komitmen para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dinilai masih lemah. Masih ada SKPD yang tak serius menyikapi masalah perempuan dan anak.
“Komitmen SKPD sangat kurang, kami undang rapat saja, yang datang hanya staf bagian program dan apa yang dihasilkan dari rapat itu, tidak sampai ke Kepala SKPD,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sulsel Andi Murlina usai bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, akhir pekan lalu.
Rendahnya komitmen SKPD ini juga terlihat dari capaian SKPD dalam memenuhi tujuh syarat untuk meraih anugerah Parahita Eka Praja.
Anugerah tersebut merupakan penghargaan tertinggi terkait Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Anak yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.
Ketujuh syarat tersebut diantaranya komitmen dan dukungan politik, kebijakan responsif gender, kelembagaan pengarusutamaan gender, SDM dan anggaran, data dan informasi, dan analisis gender dalam perencanaan pembangunan.
“Dari tujuh syarat tersebut, baru tiga diantaranya yang dapat dipenuhi oleh 50 persen SKPD, sedangkan empat lainnya hanya dipenuhi oleh 25 persen SKPD,” tuturnya.
Andi Murlina berharap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dapat membantu mendorong SKPD untuk meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Masalah anak dan perempuan adalah isu lintas sektoral, karenanya dukungan SKPD sangat kami butuhkan,” pungkasnya. (rhm/war)
BPPPA: Masih Ada SKPD tak Serius Masalah Perempuan dan Anak
×
