Panwas Nilai KPUD tidak Maksimal Rekrut PPK dan PPS

PASANGKAYU, BKM — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamuju Utara (Matra) dinilai tidak cukup maksimal dalam melakukan perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa atau kelurahan. Penilaian ini disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Matra terkait rencana pemilihan gubernur (Pilgub) Sulbar.
Panwaslu sendiri mulai aktif melakukan pengawasan pascapelantikan anggota PPK dan PPS oleh KPUD Matra. Menurut anggota Panwaslu Matra, Syahran Ahmad, Rabu (29/6), salah satu bentuk pengawasan rekrutmen PPK dan PPS oleh Panwas Matra itu adalah langsung mendatangi kantor KPUD Matra untuk melihat dan mengamati langsung proses pendafaran calon anggota PPK/PPS.
Dalam kunjungan ke KPUD Matra, Selasa (28/6), Syahran datang bersama anggota Panwaslu Mamuju Utara lainnya, Andi Nurhadi. Menurut Syahran yang juga mantan presiden BEM UNM Makassar, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke KPUD dan sebelumnya melakukan pengamatan di sejumlah desa dan kecamatan, pihaknya menilai KPUD Mamuju Utara belum maksimal menyebarkan informasi rekrutmen kepada masyarakat.
”Teknik KPUD Matra dalam mengumumkan penerimaan PPK/PPS belum maksimal. Mestinya informasi itu juga disampaikan melalui masjid-masjid. Apalagi sekarang bulan Ramadan, warga berkumpul saat salat tarawih,” kata Syahran.
Selain mengamati langsung proses pendaftaran, mereka juga berdialog dengan sejumlah komisioner KPUD di antaranya ketua KPUD, Ishak Ibrahim, Ardi Trisandi, dan Harliwood Junior. Mengenai masalah sosialisasi rekrutmen PPK/PPS, KPUD Matra menyampaikan ke Panwaslu bahwa mekanisme sosialisasi pendaftaran yang telah dilakukan KPUD, yaitu melalui pemberitahuan kepada pemerintah kecamatan.
Diharapkan, camat beserta jajarannya meneruskan informasi pendaftaran ke jajaran pemerintah desa untuk diketahui masyarakat luas. Lebih lanjut Syahran menyatakan, KPUD Matra tidak seharusnya membebankan tugas KPUD kepada para camat dan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyampaikan informasi pendaftaran begitu saja. Untung kalau jajaran camat bisa proaktif. Kalau tidak, pesan KPUD tidak akan sampai.
Dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya, ditengarai ada oknum tertentu pemegang kekuasaan baik di kecamatan maupun di desa yang sengaja tidak menyebarluaskan informasi pendaftaran untuk kepentingan akomodasi orang-orangnya sendiri. ”Kalau informasi disebar lebih luas kepada masyarakat, kita bisa berharap akan lebih banyak potensi masyarakat yang akan mendaftar,” kata anggota Panwas Matra lainnya, Nurhadi. (ala/mir/c)