Dewan Prihatin, Renovasi Gedung DPRD Lambat

MAKASSAR, BKM– Pengengerjaan proyek renovasi GedungDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sudah dimulai sejak tiga bulan yang lalu.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Jasmin sebagai pemenang tender berdasarkan hasil kontrak. Hanya saja, hingga kini belum ada aktifitas pengerjaan yang dilakukan pihak kontraktor.
Anggota DPRD Kota Makassar pun sudah banyak prihatin atas lambatnya penyelesaian proyek renovasi gedung Wakil rakyat, hingga menghambat aktifitas legislator.
“Kerja-kerja kami di dewan ikut terpengaruh karena tidak adanya ruangan yang nyaman untuk dilaksanakan rapat pembahasan di DPRD,” tegas Ketua Fraksi PPP, Busranuddin Baso Tika (BBT), kepada BKM, Rabu (13/7).
Ia menambahkan, salah satu yang menghambat kerja-kerja dewan seperti penyusunan administrasi di ruang komisi atau fraksi.”Kita lihat hingga selesai Idul fitri ini, belum juga ada pengerjaan. Padahal sudah mau hampir satu tahun belum juga beres pekerjaan renovasi. Bagaimana kita mau berkantor dan menggelar rapat dengan tenang dan nyaman belum lagi melayani masyarakat, “ungkapnya.
Meski waktu yang diberikan kepada kontraktor untuk bisa menyelesaikan pengerjaan, terbilang masih lama. Namun menurut BBT, waktu tersebut akan terbuang sia-sia dan habis. Sementara belum ada pengerjaan yang dilakukan.
“Percuma waktu lama, meskipun lama kalau tidak kunjung dikerjakan. Kita khawatirkan kasusnya akan terulang pada kontraktor yang mengerjakan sebelumnya,” katanya.
Selain belum adanya aktifitas pengerjaan, bahan matetial juga belum ada yang terlihat di gedung DPRD Makassar.
BBT melalui Komisi A juga berencana memanggil pihak kontraktor untuk mengklarifikasi keterlambatan pengerjaan.”Rencananya kami akan panggil pihak kontraktor, meskipun sebenarnya itu rananya komisi C. Namun kalau tidak ada respon dari Komisi C, komisi A akan memanggil mereka,” ujarnya.
Seperti diketahui proyek renovasi gedung DPRD merupakan program tahun 2015 yang gagal diselesaikan oleh PT. Aiyangga Nusantara, dan kembali dianggarkan pada APBD Pokok tahun anggaran 2016 dengan total Rp1,4 miliar.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Umar menerangkan, jika pihaknya melalui Bagian Perlengkapan Sekwan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Perkantoran sebagai pengguna anggaran, terkait kosongnya aktifitas pengerjaan gedung DPRD Makassar.
Hasilnya kata Adwi, pihak Dinas Perumahan mengklaim para buruh bangunan dari rekanan bukannya belum memulai pengerjaan. Para tukang kata dia, sedang memasang beberapa alat di luar kantor DPRD, sehingga nantinya alat tersebut tinggal langsung dipasang.
“Jadi bukannya tidak bekerja, para tukang mengerjakannya di luar. Jadi nanti tinggal dipasang, para tukang sudah akan kembali aktif bekerja di DPRD pekan ini untuk memasang bahan material yang telah dikerjakan sebelumnya,” bebernya. (ita/war)