LUWU, BKM — Jelang Hari Bhakti Adhiyaksa 22 Juli mendatang, Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa terus melakukan upaya pencegahan terhadap kasus dugaan korupsi.
Kepala Kejaksaan (Kejari) Negeri Belopa Zet Tadung Allo menegakasna pihaknya menurunkan Jaksa Intelijen untuk pengumpulkan data dan keterangan (Pulbaket) terkait pembangunan Bendungan Lekopini Kecamatan Bajo Barat yang menelan anggaran Rp 11 miliar dari APBD Provinsi Sulsel. Proyek ini ditangani Dinas PSDA Provinsi Sulsel dan selama tahap pekerjaan bendungan tersebut sempat jebol karena tidak mampu menampung curah hujan yang deras beberapa waktu lalu dan memengaruhi kebutuhan air bagi petani di lima kecamatan di Luwu.
“Proyek Bendungan Lekopini telah dilakukan upaya penyelidikan oleh tim intelijen Kejari,” ujar Zet, Rabu (14/7) di ruang kerjannya.
Pihaknya, mengendepankan tindakan preventif dalam kasus ini sebab hal ini sangat peduli dengan kepentingan masyarakat yang hidup dari lahan persawahan.
“Langkah awal masih kita lakukan tindakan preventif sebab pertimbangan kepentingan petani sawah,” tambahnya.
Sebaliknya kata dia jika sudah diingatkan tapi tak ada kepedulian dari pihak PSDA Sulsel tentu akan ada langkah penindakan. Sebab proyek Bendungan Lekopini dibangun untuk kepentingan masyarakat dan anggarannya cukup besar mencapai Rp 11 miliar.
Upaya lain yang dilakukan Kajari adalah fokus sosialisasi TP4D dimana pihak kejaksaan Belopa telah melakukan terobosan di berbagai sekola menengah dan komunitas pemuda guna merubah karakter dan meanset mereka terkait upaya pencegahan kasus korupsi, peredaran ajaran sesat yang identik dengan jaringan teroris dan beberapa upaya pencegahan yang merusak mental pemuda di Luwu (wan/C)
