Kopel Tagih Janji Dewan Bahas APBD-P

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan 2016 dimulai bulan ini sambil menunggu surat untuk dibahas dari Pemerintah Kota Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas mengatakan, jadwal pembahasan RAPBD-Perubahan akan ditetapkan secepatnya sembari menunggu surat yang akan dikirimkan Pemkot ke dewan.
“kita tunggu dulu suratnya setelah itu kita rapatkan untuk menjadwalkan ulang. Kami harap setelah itu pembahasan mulai jalan, APBD-Perubahan memang sangat mendesak untuk disahkan tapi berkasnya harus lengkap dulu baru bisa dibahas,” ungkapnya saat dikonfirmasi,Kamis (14/7).
Eric juga menjelaskan, dewan juga menunggu berkas dari pemkot berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurut Eric, umumnya KUA-PPAS akan lebih dulu dibawa ke sidang paripurna untuk meminta pandangan setiap fraksi. Jika diterima, Dewan melanjutkan dengan membahas item-item dalam draf anggaran.
“Tapi sebelumnya jadwal juga mesti disetujui fraksi, kalau masalah item-item yang dimasukkan belum dapat diketahui apa saja didalamnya karena berkasnya sementara kami tunggu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali juga optimis pembahasan APBD Perubahan 2016 ini tepat waktu. Ia menargetkan pada Agustus mendatang draf KUA PPAS sudah mulai dibahas.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan,pihaknya tetap akan fokus melakukan pengawasan pada proyek yang disetujui di APBD Perubahan.
Terpisah, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar mengkritik kinerja DPRD Makassar yang tidak kunjung mengeluarkan jadwal pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubaan. Kopel-pun menagih janji dewan untuk segera membahas APBD-P 2016 bulan ini.
Koordinator Devisi Riset dan Pemerintahan Kopel Sulsel, Muhammad Akil, mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD Perubahan di DPRD Makassar disebut sudah menjadi tradisi lama. Menurut dia, hampir setiap tahun itu tidak pernah tepat waktu, bahkan terkadang pembahasan APBD Perubahan 2016 tidak berselang lama dengan APBD Pokok 2017.
“Dewan pada dasarnya punya track record yang kurang bagus dalam hal ketaatan terhadap undang-undang yang mengatur jadwal pembahasan APBD-P. Karena kalau menurutundangundang seharusnya sudah dibahas bulan Juli,” bebernya.
Muh Akil menambahkan, pada 2015 lalu banyak proyek terbengkalai yang tidak dapat diselesaikan hingga masa penggunaan anggaran berakhir, itu diakibatkan karena proses pembahasan diperubahan molor terlalu jauh sehingga kontraktor tidak dapat merampungkannya.
Diketahui pada 2015 ada puluhan proyek yang terbengakalai, diantaranya renovasi gedung DPRD, rehabilitas ruang pola kantor Wali Kota Makassar, dan sejumlah kantor kelurahan dan puskesmas. Atas keterlambatan tersebut, Sisa Penggunaan anggaran (Silpa) Pemkot 2015 lalu mencapai Rp100 miliar lebih yang dikembalikan pada kas negara.
“kita tidak ingin kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya terulang kembali pada anggaran tahun ini,”ujarnya.(ita/war)