Berhasil Kurangi Angka Kemiskinan

PAREPARE, BKM — Persoalan kemiskinan masih menjadi hal penting yang harus diatasi. Hampir seluruh wilayah dan seluruh negara di dunia ini mengalami kondisi serupa.
Bukan tidak ada upaya untuk mengatasinya, berbagai langkah dan cara Pemerintah untuk menuntaskan persoalan serius tersebut, salah satunya membentuk lembaga untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan khususnya di Daerah.
Berkaitan hal itu, di Kota Parepare sendiri, sorotan dan kritik dari publik terhadap pemerintah dan wakil rakyat melalui media sosial kian kencang.
Namun, berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh dari pihak Pemprov Sulsel, angka kemiskinan dan pengangguran sejak tahun 2014 lalu mengalami penurunan dari 10persen menjadi 5persen, itu dari total penduduk Parepare.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (Syl) melalui Asisten III Pemprov, Andi Mappagio beberapa waktu lalu mengemukakan, indeks pembangunan manusia (IPM) kota Parepare juga meningkat menjadi 79 selama tahun 2014 lalu, Provinsi hanya berkisar 73.
Mappagio mengatakan, Parepare patut menjadi tempat belajar bagi pemerintah Kabupaten lain di Sulsel. Karena Parepare berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8,47 persen, pada saat yang sama Provinsi Sulsel hanya 7,65 persen, dan Nasional 5 persen pada tahun 2014.
“Itu merupakan keberhasilan dari Pemkot Parepare, pemerintah Provinsi tentu sangat mengapresiasi dan berharap menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Sulsel,”kata Andi Mappagio, beberapa waktu lalu, di Parepare.
Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Parepare, H Tasming Hamid, berpendapat lain, dia menyebut, berdasarkan UU? 1945 Pasal 34 yang menyatakan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
“Karena penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang bersifat holistik yang harus saling mendukung. Pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu disosialisasikan dengan baik. Jadi masyarakat juga merupakan komponen penting dalam pengentasan kemiskinan,”terang Tasming Hamid, Sabtu. (16/7).
Namun, kata Tasming partisipasi masyarakat tentu saja tidaklah cukup karena pengentasan kemiskinan adalah tanggungjawab bersama.
“Memang, kemiskinan itu adalah tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah, swasta maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Semua harus mendukung,”papar Ketua komisi II DPRD Parepare ini.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Parepare, Andi Fudail. Dia menilai Pemkot lebih mengintensitaskan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan persoalan sosial.
“Forum warga dibutuhkan dalam melaksanakan pendekatan partisipastif. Pemerintah juga harus lebih intens melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat,”katanya. (smr/C)