Guru Besar Unhas Soroti Kinerja BIN

MAKASSAR, BKM — Kasus penyaderaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf kembali terulang. Adapun kasus ini juga kembali menyeret korban asal daerah Sulsel.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Laode Husain pun mulai angkat bicara terkait kasus penyanderaan tersebut. Menurutnya, insiden iniseharusnya tidak terjadi berulang kali, jika pemerintah dalam hal ini menjadikan peristiwa pertama sebagai pelajaran berharga dengan memaksimalkan seluruh kinerja Institusi negara, khususnya yang memiliki tupoksi pada bagian tersebut, khususnya Badan Intelejen Negara (BIN).
BIN, kata Laode, merupakan lembaga negara yang menjadi ujung tombak dimana seluruh informasi yang diberikan oleh BIN kepada negara adalah informasi yang paling akurat. Namun kenyataannya dalam insiden penyanderaan masih saja terjadi, bahkan fatalnya terjadi hingga berulang kali.
“Artinya wajar ketika masyarakat mempertanyakan kinerja BIN sebagai ujung tombak namun tidak memberikan informasi yang akurat sehingga insiden penyanderaan dilaut Sulu Filipina yang dialami warga Indonesia masih terjadi. Seharusnya ini tidak terjadi jika BIN bekerja maksimal,” ujar Kamis Laode (4/8)
Lanjut Laode, bahwa BIN memiliki sistem pengamanan yang identik dengan operasi senyap atau silent untuk mengetahui keberadaan bahaya yang mengancam NKRI. Sehingga jika BIN mampu melaksanakan tugasnya mendeteksi dini keberadaan pasukan bersenjata seperti Kelompok Abu Sayyaf yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah tentu kejadian penyanderaan tidak sampai terjadi.
“BIN bisa memberikan strategi jitu dalam mematahkan insiden ini agar tidak terjadi lagi atau bagaimana melakukan negosiasi yang baik dengan para kelompok militan. Intinya jangan lagi terjadi penyanderaan kedepannya, karena bisa saja kelompok Abu Sayyaf berpikir bahwa Indonesia adalah sasaran empuk untuk mencari uang,” ungkap Laode.
Upaya pembebasan sandera berikutnya yang sementara dalam proses ini, menurut Laode perlu dimaksimalkan. Selain menitik beratkan kepada BIN untuk proses negosiasi terhadap kelompok militan Abu Sayyaf agar sandera segera dibebaskan, Pemerintah lanjut Laode juga bisa melakukan upaya lain dengan melibatkan lembaga negara lainnya misalnya institusi Polri.
Polri menurut dia, dapat dimanfaatkan dengan pertimbangan bahwa Polri disamping merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintah negara Reublik Indonesia, juga merupakan suatu keharusan dan bagian yang tak terelakan dari komunitas kepolisian internasional yang berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan dunia.
“Nah Polri bisa melakukan kerjasama dan berkolaborasi antar lembaga kepolisian dari berbagai negara yang tergabung dalam polisi internasional khususnya dalam upaya pembebasan sandera saat ini. Jadi saya kira Polri harus memanfaatkan perannya tersebut untuk kepentingan NKRI ,”terang Laode
Diketahui saat ini isu keamanan laut mulai menyorot kawasan perairan Filipina Selatan setelah rentetan aksi perampokan dan penyanderaan awak kapal dagang yang melintas di wilayah tersebut. Dimana dalam kurun waktu lima bulan, sudah terjadi empat kejadian penyanderaan terhadap warga negara Indonesia khususnya.
“Harus pemerintah Indonesia lebih tegas dalam mengambil sikap, begitupun dengan negara tetangga,” tegas Laode.
Dalam memecahkan masalah penyanderaan yang dialami para pelaut ada bagusnya jika kedua negara bekerjasama. Indonesia sebaiknya membuat kesepakatan alias MoU dengan negara Filipina dengan tujuan sebagai upaya perlindungan hukum kepada para pelaut saat melintas di perairan bebas yang berada diantara kedua negara tersebut.
Hal ini penting dilakukan karena Pemerintah tidak bisa mengeluarkan larangan berlayar di titik-titik tertentu, apalagi itu merupakan kapal dagang. Mereka para pelaut hidup dengan berlayar dan berdagang, yang mereka perlukan hanya perlindungan hukum. (ish/ril)