Dewan Tetap Perjuangkan Petani Sawit

MAMUJU, BKM — DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Ketua Pansus, Rayu, dari partai PDIP terus memperjuangkan hak-hak petani sawit yang ada di Sulbar. Yakni yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Mamuju Utara (Matra).
Sebagai bentuk perhatian dewan, maka pada Kamis pekan lalu di gedung DPRD Sulbar lantai dua digelar rapat Pansus dalam membahas harga Tandan Buah Sawit (TBS). Rapat Pansus ini dipimpin langsung ketuanya, Rayu bersama para anggotanya, masing-masing Syamsul Samad, Muchtar Belo, Tomi, Abd Rahim, Astuti Indriani, Jumiati, H Abidin Almalik Pababari,.
Bagi dewan, harga TBS yang telah diberlakukan di kalangan petawi sawit di daerah ini, dinilai kurang konsistem dilakukan pihak perusahaan. ”Makanya, kami telah membentuk Pansus dan membicarakan masalah harga TBS. Makanya, kami juga menghadirkan pihak Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Provinsi Sulbar yang diwakili Waris.
Menurut Rayu, harga yang selama ini diberlakukan kepada petani sawit, sangat tidak rasional. Soalnya, harga yang berlaku di Kalimantan dengan di Sulbar sangat jauh berbeda. Dimana, harga yang diberlakukan pihak perusahaan sawit, malah lebih rendah. Untuk itu, pihak DPRD Sulbar mempertanyakan masalah harga TBS buah sawit yang dilakukandi Sulbar.
”Kami tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak petani sawit yang ada di Sulbar. Jika ada yang mau bermain dalam masalah ini, yaitu permainan monopoli harga buah TBS di Sulbar, maka kami selaku anggota dewan siap membongkar masalah ini. Setelah kami hitung-hitung, setiap bulannya ada permainan harga TBS ke petani, maka ini dapat menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah,” tandas Rayu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya mau petani sawit di daerah ini sejahtera. Proses penetapan harga TBS harus benar. Untuk itu, dewan akan melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui pasti prosesnya.
”Tahap awal kita memanggil dinas pertanian untuk menjelaskan rinci datanya dan proses tim penetapan harga TBS. Selanjutnya, kita juga akan melakukan kunjungan ke Kementerian Pertanian untuk mengetahui pasti proses penetapan harga TBS dan membandingkannya. Karena kami menganggap ada proses tidak benar dalam menentukan harga TBS di Sulbar,” jelas Rayu. (ala/mir/c)